HETANEWS

Sederet Alasan Kenapa Harus Tolak Omnibus Law Cilaka

Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. Foto: Antara

Hetanews.com - Ada lima alasan kenapa RUU Cilaka yang digarap dengan skema omnibus law, harus ditolak.Rencana pemerintah yang hendak menetapkan aturan pelaksana RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka)–kini disebut Cipta Lapangan Kerja (Cipker)–dengan skema omnibus law, relatif membawa banyak mudarat. 

Omnibus law Cilaka memang sejak lama diprioritaskan pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi demi menggenjot investasi.Oleh karena itu, pasal-pasal di sejumlah peraturan perundang-undangan yang dinilai menghambat investasi, akan disederhanakan bahkan dihapus.

Setidaknya ada 1.244 pasal dari 79 undang-undang yang sedang digodok dalam RUU Cipta Lapangan Kerja.Menurut catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, setidaknya bakal ada 493 peraturan pemerintah, 19 peraturan presiden, dan 4 peraturan daerah baru agar regulasi ini bisa berjalan. Totalnya sejumlah 516 peraturan pelaksana.

Selain menjadi ironi, karena klaim pemerintah membentuk omnibus law adalah demi memangkas regulasi, RUU ini juga menghasilkan lebih banyak kerugian, tak hanya bagi buruh, tapi juga pers hingga lingkungan.

Namun, di sisi lain, pemerintah tetap kukuh menggenjot pembahasan RUU ini di parlemen. Bahkan, draf RUU konon telah diserahkan kepada DPR sejak tiga hari lalu. Sontak, ini memicu kritik yang deras dari berbagai kalangan. Sebenarnya apa saja alasan kenapa kita harus ramai-ramai menolak RUU Cilaka ini? 

1.Batasi Kebebasan Pers

Di samping mengatur soal investasi, RUU ini juga memasukkan revisi beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.Setidaknya ada dua pasal yang akan diubah, yakni ikhwal modal asing dan ketentuan pidana.

Sejumlah organisasi seperti AJI, IJTI, PWI, dan LBH Pers dalam rilisnya menolak usulan pemerintah yang membuat peraturan pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar Pasal 9 dan pasal 12. Pasal 9 memuat ketentuan soal perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 12 mengatur soal perusahaan pers yang wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya secara terbuka.Menurut mereka, jika pengenaan sanksi administratif diberlakukan, maka itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers.

“Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme “pintu belakang” (back door), atau “jalan tikus” bagi pemerintah untuk ikut campur urusan pers seperti halnya saat Orde Baru,” jelas mereka.Hal lain yang mengancam kebebasan pers adalah soal dinaikkannya sanksi denda dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar.

“Kami mempertanyakan urgensi menaikkan denda sampai lebih dari 400 persen, dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers.

Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik. Dengan jumlah denda yang sebesar itu, kami menilai semangatnya lebih bernuansa balas dendam.Adanya sanksi sebesar itu juga bisa dijadikan alat baru untuk mengintimidasi pers. Oleh karena itu, kami meminta usulan revisi pasal ini dicabut,” imbuh mereka.

2.Cuti Menikah,Haid,dan Beribadah Dihapus

RUU Cilaka menghapus izin atau cuti khusus untuk keperluan menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan/keguguran kandungan, hingga bila ada anggota keluarga dalam satu rumah yang meninggal dunia.

Selain itu, beberapa kelonggaran lain turut dihapus, seperti ketentuan cuti khusus atau izin lain, menjalankan ibadah yang diperintahkan agama, melaksanakan tugas berserikat sesuai persetujuan pengusaha, dan melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

Dalam draf RUU Omnibus Cilaka, pengusaha tetap diwajibkan membayar upah buruh/pekerja yang absen hanya jika buruh/pekerja berada dalam empat kondisi.

Empat kondisi itu menurut media ini adalah tengah berhalangan; melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya dan telah mendapatkan persetujuan pengusaha; melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha; serta menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya.

3.Angin Surga Soal Kenaikan Gaji

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sempat mengiming-imingi buruh dengan hadiah pemanis berwujud lima kali gaji. Bonus ini diberikan dengan sejumlah syarat, mulai dari lama masa kerja hingga batas gaji minimal.Namun, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada Tadjudin Nur Effendi mengatakan buruh perlu waspada. 

Ia khawatir ‘pemanis’ diberikan agar pembahasan RUU Cilaka berjalan lancar tanpa didemo oleh buruh.Jika kecurigaan tersebut terbukti, imbuhnya, ‘pemanis’ itu dapat berpotensi merugikan buruh. 

Apalagi, bila pemberiannya  nanti dipukul rata dan tak sebanding dengan besaran pesangon yang harusnya diterima pekerja kala terkena PHK.Tak hanya buruh yang mungkin bakal rugi, pengusaha bisa rugi juga jika perhitungan pemberian lima kali gaji lebih besar ketimbang beban pesangon yang selama ini juga dikeluhkan para pengusaha.

4.Pesangon Kerja Dibatasi

RUU ini dipastikan bakal memotong besaran pesangon sebagai kompensasi imbalan pasca-kerja kepada para buruh, khususnya yang terkena PHK. Uang pesangon, setidaknya akan berkurang hampir setengahnya bila dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, seperti tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 2003.

Bahkan bocorannya, maksimal uang pesangon yang saat ini bisa mencapai 32 kali upah, akan diubah menjadi 19 kali upah saja. Berkurang hingga 40 persen dari yang berlaku saat ini.

5.Teror Untuk Lingkungan

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah menerangkan, aturan sapu jagat yang isinya memberi kemudahan bagi perusahaan tambang ini justru mengancam kehidupan rakyat dan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan.

“Jadi dia ada tiga aspek, penambahan pasal, ada pengubahan pasal, dan ada penghapusan pasal, yang berada di dokumen Omnibus Cilaka”.

Merah menyebut beberapa ketentuan hukum di RUU Cilaka yang mengancam rakyat dan lingkungan antara lain: perusahaan tambang yang terintegrasi dengan pengolahan dan pemurnian, luas wilayah konsesi tambangnya tidak dibatasi, serta perizinan yang tak terbatas atau bisa diperpanjang hingga kandungan yang ditambang itu habis.

Di samping itu, perusahaan tambang pemegang kontak karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2) yang habis masa berlakunya, bakal memperoleh perpanjangan tanpa harus mengembalikan konsesi ke negara dan mengikuti lelang.

Baca juga: Dalih Pemerintah Kebut Omnibus Law Cilaka

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.