HETANEWS.COM

Dalih Pemerintah Kebut Omnibus Law Cilaka

Presiden Indonesia Joko Widodo Widodo menyebut, alasan utama menggenjot pembahasan RUU Cilaka demi mewadahi para investor. Foto: Reuters/Soe Zeya Tun

Hetanews.com - Kalau masih ada komplain dari investor tentu saja regulasinya kita perbaiki, kita revisi, inilah gunanya omnibus law.Semangatnya adalah agar kita bisa menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya, apalagi garmen itu padat orang, padat karya.Sepatu, padat karya, tekstil, padat karya,” ucap Jokowi.

Kendati dikritik oleh banyak kalangan, tampaknya pemerintah Indonesia tetap kukuh meneruskan pembahasan omnibus law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).

“Ini untuk menciptakan lapangan kerja, lapangan kerja itu tercipta kalau ada investasi masuk,” ujar Presiden Jokowi, dalam sebuah wawancara dengan BBC Indonesia, Jumat (14/2/2020).

Menurut Jokowi, Indonesia termasuk negara yang sangat pro terhadap investasi. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu bahkan berkomitmen untuk melayani dengan baik masing-masing investor yang hendak menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Kalau masih ada komplain dari investor tentu saja regulasinya kita perbaiki, kita revisi, inilah gunanya omnibus law. Semangatnya adalah agar kita bisa menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya, apalagi garmen itu padat orang, padat karya. Sepatu, padat karya, tekstil, padat karya,” ucap dia, dikutip dari sumber yang sama.

Senada, RUU Cilaka juga didukung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amien. Ia berharap, proses pembahasan RUU Cilaka bisa digenjot lebih cepat dibandingkan pembahasan RUU KPK beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, RUU KPK hanya dibahas selama 12 hari di parlemen, dan mengesampingkan demonstrasi yang marak mengiringi pembahasan RUU tersebut.

“Ya kita harapkan bisa lebih cepat (pembahasannya dari RUU KPK),” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/02/2020), Menurutnya, RUU Cilaka harus cepat dibahas dengan tujuan demi memudahkan proses investasi di Indonesia yang dinilai berlarut-larut belakangan ini.

Ia sendiri optimis rancangan regulasi itu akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat lantaran berdampak pada penciptaan lapangan kerja yang luas.

“Pemerintah sudah sampaikan ke DPR, nanti DPR akan membahas dan melakukan RDPU, kemudian akan dibahas dan kita lihat prosesnya,” kata Ma’ruf, dikutip dari sumber serupa.

Saat disinggung soal nihilnya pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU ini, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, telah melibatkan banyak pihak buruh dalam pembentukan RUU Cilaka.

“Jadi kemarin sudah dibentuk, dan melibatkan banyak konfederasi.Nanti kita lihat saja,” kata Airlangga saat konferensi pers penyerahan draf RUU Cipta Kerja ke pimpinan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).

Tak hanya itu, Airlangga pun mengklaim telah menggelar dialog dan sosialiasi dengan para serikat buruh, dengan ditemani oleh pihak Kementerian Ketenagakerjaan.

Dialog yang diklaim Airlangga hanya dikemas dalam sosialisasi tanpa pelibatan buruh dalam proses pembahasan. Para buruh yang hadir, termasuk Ketua KPBII lhamsyah walk out dari agenda sosialisasi RUU Cilaka akhir Januari silam.Alasannya, ia merasa tak sepakat jika RUU disahkan jadi UU.

Ilhamsyah dan sejumlah buruh lainnya geram. Mereka tak menyangka sikap pemerintah yang mengundang sosialisasi, tapi justru pergi sebelum acara rampung.

“Dan saya walk out. Ngapain lagi? Buat apa lagi? Kami ingin kasih pelajaran ke mereka. Jangan pandang remeh serikat buruh. Seakan-akan kami akan manut saja dengan sosialisasi dan pergi gitu aja. Dia enggak menghargai sama sekali forum itu,” katanya kepada sumber yang sama.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!