HETANEWS.COM

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia Sebut Bahas Omnibus Law, Publik Harus Dilibatkan

Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia. Foto: Istimewa

Medan, hetanews.com - Partisipasi publik dalam pembahasan konsep Omnibus Law sangat penting. Karena itulah Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia akan mengajukannya kepada DPR RI.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Sabtu malam (15/2/2020), pengajuan ini disampaikan Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia pada saat beraudiensi dengan Badan Legislasi DPR RI, Kamis (13/2/2020).

Salah seorang perwakilan Tim Advokasi, Ricka Kartika Barus mengatakan, partisipasi publik dibenarkan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. “UU 12/2011 pasal 96 ayat (1) menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ujarnya.

Dijelaskan Ricka, masyarakat yang dimaksud dalam UU 12/2011 adalah orang perseorangan atau kelompok antara lain kelompok / organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat (Pasal 96 ayat 3).

Perwakilan Tim Advokasi lainnya, Indra Rusmi menyebutkan, pada audiensi tersebut nantinya dapat juga membahas batang tubuh dalam beberapa RUU yang diciptakan melalui Omnibus Law.

“Ya kami ingin juga membahas misalnya RUU Cipta Karya ini mencakup skala mikro, kecil dan menengah, apakah tidak bisa skala besar? lalu susunan sistematika yang agak kurang jelas ini dapat berpotensi multi tafsir.” kata Indra.

Sementara Johan Imanuel, perwakilan tim advokasi lainnya menambahkan, alasan mereka meminta audiensi ini atas dasar banyaknya pertanyaan dari masyarakat mengenai Omnibus Law ini.

“Banyak yang menghubungi saya dan bertanya mengenai ketenagakerjaan, misalnya bagaimana aspek sosilologis bagi Omnibus Law ini terhadap ketenagakerjaan di Indonesia? Kemudian apakah Omnibus Law ini berdampak positif atau negatif bagi ketenagakerjaan di Indonesia? Dan ini sudah kita sampaikan ke Balegnas dalam audiensi,” Tandas Johan.

Untuk diketahui UU 12/2011 adalah Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar menciptakan suatu aturan yang baik dikemudian hari demi kepentingan dan kemajuan bangsa dalam menciptakan suatu Peraturan.

Sumber: kabarmedan.com
 

Editor: tom.