HETANEWS

Data Veronica Koman Harus Diuji, Bukan Disebut Sampah

Veronica Koman adalah satu dari sedikit pengacara yang mewakili orang Papua Barat. Foto: Dateline

Hetanews.com - Menkopolhukam Mahfud MD menilai dokumen yang diserahkan pengacara HAM Veronica Koman kepada Presiden Jokowi soal 57 tahanan politik serta 243 korban sipil yang tewas di Nduga sejak Desember 2018 hanya sampah.

Ia pun menjadi sasaran kritik yang mengatakan bahwa data Veronica Koman seharusnya diuji, bukan disebut sampah.Pernyataan Mahfud MD mendapat respons dari sejumlah pihak. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Feri Kusuma menilai, Mahfud MD antikritik.

“Itu kan pernyataan yang tidak menunjukkan profesionalitas Pak Mahfud sebagai Menkopolhukam kemudian bentuk antikritik juga, alergi terhadap kritik,” ucap Feri.

Feri juga menyatakan, dokumen yang sampaikan Veronica Koman kepada Jokowi bukan hoaks melainkan fakta.Alih-alih menyebut dokumen itu sebagai sampah, menurut Feri, seharusnya pemerintah mengecek ulang temuan tersebut supaya menjadi fakta yang akurat dan valid. Apalagi, data tersebut berkaitan dengan nyawa warga negara Indonesia dan hak hidup serta HAM masyarakat Papua.

Pernyataan Mahfud MD juga dikritik Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat (MPR RI For Papua). Yorrys menilai seharusnya data Veronica Koman dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah.

“Informasi itu seharusnya diterima sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyikapi kompleksitas persoalan di Papua yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu,” jelasnya.

Yorrys mengungkapkan, MPR RI for Papua saat ini sedang membuat konsep penyelesaian persoalan di Papua. Demi menunjang kegiatan itu, para pimpinan MPR, DPR, dan DPD akan mengunjungi Papua pada awal Maret 2020 ini.

“Pimpinan juga akan ke Jayapura untuk melihat sejauh mana persiapan PON pada Oktober 2020. Lalu kami akan ke PT Freeport untuk melihat perkembangan ke depan pasca-divestasi Freeport,” ungkap Yorrys.Sikap Mahfud itu, kata Feri, justru menunjukkan contoh yang tidak baik bagi penanganan masalah Papua, khususnya ihwal HAM.

“Seharusnya Pak Mahfud atau pemerintah Indonesia membuka diri, jangan alergi dengan data atau fakta yang terjadi,” ujar dia.Tak hanya itu, seharusnya pemerintah mengecek dulu data yang diberikan Veronica Koman. Hal ini disampaikan Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Kontras Arif Nur Fikri.

“Seharusnya data itu diuji oleh pemerintah, bukannya malah langsung menolak kritikan tersebut dengan mengatakan bahwa data itu hanya sampah,” tutur Arif. Arif pun mempertanyakan apakah selama ini pemerintah sudah mengeluarkan data terkait jumlah korban di Nduga. Apabila ada pihak yang memberikan data soal korban, seharusnya pemerintah membalasnya dengan data juga.

“Data itu yang benarnya harus dijawab dengan data juga oleh pemerintah,” ungkap dia.Pengecekan data pun disarankan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas.Ia menyatakan pemerintah seharusnya melakukan penyelidikan dari data tahanan politik dan korban meninggal dunia Nduga.Pemerintah, kata dia, dapat membentuk komite independen untuk melakukan penyelidikan tersebut.

“Saya kira pemerintah harus melakukan penyelidikan ya, bukan kemudian meng-counter benar atau tidak. Kalau mengatakan data itu tidak benar, yang benar seperti apa,” jelas Cahyo.

Cahyo berpendapat, data yang diberikan tim pegiat hak asasi manusia (HAM) di Australia kepada Presiden Joko Widodo seharusnya dapat dijadikan titik tolak penyelidikan tersebut. Data-data yang ada di sana dapat dijadikan sebagai informasi awal untuk melihat berapa jumlah tahanan politik maupun korban meninggal dunia di Nduga maupun di Papua.

“Dengan data sementara itu, pemerintah harus melakukan penyelidikan secara sungguh-sungguh membentuk sebuah komite independen untuk menyelidiki apakah data itu betul atau tidak,” ujarnya.

Komite independen bisa berisikan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan pemerintah daerah setempat. Mereka nantinya dapat bertugas untuk menginvestigasi berapa orang yang meninggal dan berapa orang yang mengungsi hingga kini.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.