Hetanews.com - Over kapasitas lembaga pemasyarakatan masih menjadi masalah utama di lingkungan lapas di Indonesia. Masalah ini kerap memicu persoalan-persoalan baru yang berpotensi menelan korban jiwa, seperti kerusuhan dan kericuhan.

Terbaru, terjadi kerusuhan di Rutan Kelas II B Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara pada Rabu (12/2/2020).Kepala Rutan Simon Bangun menyebutkan, penyebab kerusuhan salah satunya ada kelebihan kapasitas.

Simon mengatakan, rutan yang hanya diperuntukkan 145 warga rutan itu diisi oleh 410 orang. Sementara, penjaga lapas hanya berjumlah 9 orang. Bagaimana melihat persoalan over kapasitas lapas yang tak kunjung usai ini?Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR) menilai, banyak faktor yang menjadi penyebab masalah over kapasitas.

Menurut peneliti ICJR Genoveva Alicia, salah satunya, terpidana kasus narkotika yang mendominasi jumlah tahanan yang ada di Indonesia.Sementara, pendekatan yang dilakukan pemerintah terhadap terpidana kasus narkotika cendering punitif atau lebih condong pada pemenjaraan.

"Hampir 50 persen dari penghuni rutan lapas kita yang ada saat ini dari kasus narkotik," kata Genoveva kepada Kompas.com, Jumat 914/2/2020).

"Karena kebijakan kita pendekatan terhadap tindak pidana narkotika cenderung punitif, sehingga banyak kemudian yg pengguna masuk jg ke penjara," lanjut dia. Genoveva juga menyoroti penerapan hukuman non-penjara yang masih sangat minim. Pasalnya, aturan terkait pemidanaan non-penjara banyak yang belum diperbarui dan belum lengkap.

Dengan kondisi ini, penjara seakan menjadi satu-satunya opsi untuk menghukum seorang pelaku kejahatan.

"Dari penelitian ICJR yang lalu terkait alternatif pemidanaan non-pemenjaraan, aturan yang ada banyak yang belum update, ada pula yang belum lengkap, akhirnya sulit untuk diterapkan di lapangan," kata dia.

Genoveva mengatakan, sebenarnya masih ada peluang untuk melaksanakan hukuman non-penjara. Namun, hal itu sulit dilakukan karena sarana dan prasarana yang belum mendukung. Sehingga aparat penegak hukum pun ragu-ragu untuk menerapkannya.

"Paling gampang di kasus-kasus anak. Tapi di lapangan sulit sekali karena sarana dan prasarana belum mendukung," ujar dia. Menurut dia, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan agar masalah over kapasitas lapas ini segera selesai.

Untuk terpidana narkotika, menurut Genoveva, diperlukan amnesti massal. Syaratnya, harus ada assessment terlebih dahulu. "Amnesti massal kita tawarkan supaya mengurangi penghuni, dengan syarat harus ada assessment apakah memang benar bahwa narapidana ini adalah pengguna yang seharusnya pendekatannya adalah dengan rehabilitasi," kata Genoveva.

Opsi lain yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan pemidanaan non-pemenjaraan yang telah ada saat ini, seperti denda dan lain-lain. Opsi tersebut bisa dilakukan bagi terpidana pengguna dan pecandu narkotika, anak, dan kasus-kasus tindak pidana ringan.

Sumber: kompas.com