HETANEWS.COM

Panitia Hak Angket Dinilai Tak Serius, Ini Penjelasan Rini Silalahi

Penyampaian penjelasan Anggota DPRD tentang usul Hak Angket, Rabu 22 Januari 2020.

Siantar, hetanews.com - Ketua Panitia Hak Angket DPRD Pematangsiantar, Rini Silalahi, buka suara atas penilaian publik terkait kinerja Panitia Hak Angket DPRD. Rini tidak menyalahkan siapapun baik lembaga maupun masyarakat yang meragukan kinerja Panitia Angket. 

"Itu kan sudut pandang masing-masing, kan bisa berbeda [penilaian] menyatakan hak angket ini tidak serius," kata Rini, yang juga Ketua Komisi II DPRD Pematangsiantar, Kamis (14/2/2020) kemarin. 

Menanggapi keraguan masyarakat tentang kinerja dan keseriusan dalam menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Walikota Hefriansyah, Politisi Partai Golkar ini memastikan akan ada rapat terbuka yang dapat disaksikan masyarakat luas. 

"Makanya untuk Angket ini pada saat rapatpemanggilan Walikota kita akan adakan [Rapat] secara terbuka." 

Baca juga: Nusatiga Ungkap Hal Meragukan Hak Angket DPRD

"Jadi disitu nanti yang menyatakan [Panita Angket] tidak serius, disitulah dilihat nanti. Kan gak mungkin kita harus gembor-gembor kan ini semua. Bagusan pada saat rapat disaksikan [masyarakat]," jelasnya. 

Rini memperkirakan pemanggilan kepada Walikota dijadwalkan di atas 20 Februari 2020. "Tapi kalau kami sudah selesai data data ini bisa lebih cepat," sambungnya

Berjalan 2 Minggu setelah dibentuknya komposisi Panitia Hak Angket, saat ini kata Rini, pihaknya masih dalam tahap pengumpulan data dan sudah  konsultasi ke Kemendagri dan KASN.

Hari ini, Jumat (14/2/2020) Panitia Angket  berencana untuk konsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan [BPK]. 

Sebelumnya, ILAJ menilai Panitia Hak Angket DPRD ini tak serius dan terkesan hanya menghabiskan anggaran saja. Kejadian seperti itu pernah terjadi pada 2018.

Baca juga: ILAJ Menilai Panitia Hak Angket DPRD Tak Serius

Ketua Institute Law And Justice atau ILAJ, Fawer Sihite, mengamati kinerja Panitia Hak Angket setelah dibentuk sejak 28 Januari 2020 lalu. Dalam tempo dua minggu, pembahasan yang dilakuka ke-9 orang Panitia terbentur dengan kegiatan DPRD yang lain.

 “Ada beberapa kegiatan DPRD juga yang memakan waktu keluar kota seperti Adeksi. Jika DPRD Serius dalam persoalan angket ini, sebenarnya pembagian tugas itu bisa dilakukan,” katanya, Rabu (12/2/2020).

Menurut Fawer, biaya konsultasi Panitia Angket seperti kunjungan ke Kemendagri patut diawasi. Apalagi jika hasil penyelidikan yang dilakukan tidak membuahkan hasil.

Baca juga: Panitia Hak Angket Belum Mengarah Soal Pemakzulan Walikota

Penulis: gee. Editor: edo.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!