HETANEWS.COM

KPK Periksa Zulkifli Hasan Terkait Alih Fungsi Hutan Riau

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menaiki anak tangga ketika akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2).

Jakarta, hetanews.com - KPK memeriksa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Jumat (14/2). Penyidik KPK memeriksa mantan menteri kehutanan itu untuk menggali keterangannya terkait pengajuan fungsi atau peruntukan kawasan hutan Riau.

"(Terkait) Pengetahuan saksi terkait pengajuan perubahan fungsi atau peruntukan kawasan hutan Riau," kata Plt. juru bicara KPK Ali Fikri, kepada wartawan, Jumat (14/2).

Zulhas--sapaan Zulkifli Hasan--diperiksa sebagai untuk tersangka korporasi PT Palma. Tak banyak komentar yang keluar dari politisi yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu ketika tiba di Gedung KPK.

Zulhas hanya melambaikan tangan kepada para wartawan sembari bergegas masuk ke gedung KPK.

Ini merupakan panggilan ketiga bagi Zulhas. Sebelumnya ia sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK pada 16 Januari dan 6 Februari.

Zulkifli Hasan di KPK
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan) berjalan saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2).

Kasus yang membuat Zulhas diperiksa bergulir saat ia menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2009-2014.

Bermula ketika Zulhas menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan kepada Annas Maamun selaku Gubernur Riau.

Dalam surat itu, Zulhas membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodir, melalui Pemerintah daerah.

Atas dasar itulah, diduga ada kongkalikong antara Annas Maamun dengan korporasi. Ia memerintahkan SKPD terkait untuk menindaklanjuti surat dari Zulhas.

Atas adanya surat itu, Duta Palma Group mengirimkan surat pada Annas meminta mengakomodir lokasi perkebunan PT Palma Satu, PT Panca Argo Lestari, PT Banyu Bening, PT Seberida Subur yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

Zulkifli Hasan di KPK
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (14/2).

Terjadilah pertemuan antara SKPD terkait dengan Gulat Medali Emas Manurung, Suheri Terta, Surya Darmadi untuk membahas permohonan tersebut yang intinya membuka kawasan hutan atas perkebunan milik Duta Palma Group. Pertemuan itu bermaksud agar wilayah perkebunan dikeluarkan dari peta kawasan hutan Riau.

Surya diduga menawarkan yang Rp 8 miliar kepada Annas bila perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan yang dikeluarkan Zulhas. Hal itu disanggupi Annas. Lantas Suheri menyerahkan uang senilai Rp 3 miliar kepada Gulat Manurung untuk diberikan ke Annas.

Dengan adanya pengubahan tersebut, perusahaan-perusahaan itu dapat mengajukan Hak Guna Usaha dan dapatkan ISPO sebagai syarat untuk sebuah perusahaan mengekspor sawit.

KPK menduga korporasi dapat keuntungan dalam perkara ini sehingga ikut dijerat sebagai tersangka.

Sumber: kumparan.com 

Editor: suci.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!