HETANEWS.COM

UU Terorisme Bolehkan WNI Bekas ISIS Diadili di Indonesia

Nada Fedulla, salah satu anak simpatisan ISIS yang pernah diwawancara media BBC News. Foto: Twitter

Hetanews.com - Pemerintah Indonesia tidak bisa secara serta-merta menolak memulangkan 600-an warga negaranya yang saat ini mengungsi di Suriah dan Turki.Pemerintah juga dinilai tidak bisa mencabut status kewarganegaraan mereka secara sepihak tanpa melalui persidangan, karena Indonesia merupakan negara hukum.

Keputusan Jokowi untuk menolak pemulangan ISIS di Indonesia menjadi polemik beberapa hari terakhir. Mereka yang kontra menyebut, kepulangan eks simpatisan ISIS rentan memicu radikalisme karena rekam jejak mereka yang sudah jelas membelot pada pemerintah Indonesia.Sebaliknya, mereka yang pro pemulangan eks ISIS menjadikan asas kemanusiaan sebagai dalih.

Di luar perdebatan isu, sebenarnya bagaimana Indonesia mengatur soal ini? Apakah eks ISIS betul-betul tak laik diizinkan kembali ke Indonesia dan diadili dengan hukum yang berlaku?

Sejarawan Tiar Anwar Bachtiar menilai, pemerintah Indonesia harus menerima kembali WNI eks ISIS di Suriah yang ingin kembali. Pendapatnya mengacu pada asas perjanjian Internasional.

“Sebenarnya secara hukum internasional, itu agak sulit Indonesia tidak menerima (kepulangan WNI eks ISIS), karena di antara kesepakatan hukum internasional yang berlaku di seluruh dunia adalah tidak boleh seorang pun di dunia ini yang tidak punya kewarganegaraan,” katanya.

“Kalau dia orang Indonesia, maka dalam perjanjian internasional, dia harus diterima sebagai warga negara Indonesia,” imbuhnya.Kendati demikian, Tiar menyatakan, saat pulang nanti, pemerintah Indonesia harus memberikan syarat kepada WNI eks ISIS tersebut, yakni harus bersedia diproses secara hukum.

“Problemnya ini kan mereka sudah melakukan pelanggaran hukum, maka kalau mereka datang ke Indonesia tegakkan hukum, mereka harus diadili,” ujarnya.Dukungan untuk mengadili secara hukum itu juga disetujui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dilaporkan Merdeka, anggota Komnas HAM Choirul Anam, menyatakan setuju jika WNI eks ISIS dipulangkan, dengan syarat mereka yang terbukti melakukan penyebaran ideologi menyimpang wajib diadili di Indonesia.

“Mana yang memang melakukan kampanye ISIS atau peran yang mengajak dan menyebarkan ideologi sampai yang melakukan kejahatan itu bisa diadili di Indonesia,” katanya.

Choirul menyatakan, mengadili warga negara bekas simpatisan ISIS diatur dalam Pasal 12 a dan b Undang-Undang Terorisme Tahun 2018. Di sana dikatakan, WNI yang ke luar negeri melakukan latihan militer dengan kelompok teroris bisa dihukum (dengan UU itu).

Alasan lain untuk mendukung eks ISIS diadili di Indonesia adalah, jika tidak dilakukan dengan prosedur resmi, dikhawatirkan mereka justru tidak teridentifikasi saat masuk ke Indonesia.

“Kami mendorong, memang sudah saatnya Wakil Presiden berperan aktif mengambil alih ini untuk mengkoordinasikan, memastikan formula yang permanen,” kata Choirul.

“Sehingga, ketika ada yang ikut ini lagi masalah-masalah kayak gini lagi, itu tidak perlu diskusi panjang lagi sebenarnya. Kita punya platform, punya formula,” tukasnya.

Adanya kemungkinan WNI tidak teridentifikasi di Indonesia disetujui oleh PSI.Terkait kemungkinan kepulangan eks kombatan ISIS secara swadaya, Jubir PSI Nanang Priyo Utomo menyarankan pemerintah RI meresponsnya dengan proses penegakan hukum, persis begitu mereka menginjakkan kaki di Tanah Air.

“Jangan dibiarkan langsung berbaur dengan masyarakat. Harus ada proses hukum terlebih dulu, terutama terkait UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anti-Terorisme,” jelas Nanang.

Sementara itu, bekas hakim Mahkamah Agung dan pakar hukum Gayus Lumbuun menyatakan, peradilan “in absentia” atau persidangan tanpa menghadirkan terdakwa, bisa menjadi salah satu cara untuk menentukan nasib 600-an WNI bekas kombatan ISIS.

Menurut Gayus, pemerintah Indonesia tidak bisa secara serta-merta menolak memulangkan 600-an warga negaranya yang saat ini mengungsi di Suriah dan Turki. Pemerintah juga dinilai tidak bisa mencabut status kewarganegaraan mereka secara sepihak tanpa melalui persidangan, karena Indonesia merupakan negara hukum.

“Itu ada aturan hukumnya. Yang bakar paspor (dapat) dihukum pencabutan warga negara, dipidana seumur hidup, boleh, karena mengkhianati negara, tetapi itu hakim yang memutuskan bukan kekuasaan,” kata Gayus.

Gayus menyatakan, hasil keputusan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, yang memutuskan tidak akan memulangkan 600-an WNI bekas ISIS itu bukan landasan hukum yang sah untuk menentukan nasib para WNI.

“Jadi, ratas hanya memutuskan sementara mencegah (mereka) masuk, selebihnya serahkan ke pengadilan. Jika sulit dihadirkan bisa (peradilan) in absentia. Yang jelas, ini ada suatu langkah hukum (terhadap para WNI mantan kombatan ISIS),” terangnya.

Ia menuturkan, praktik hukum di Indonesia memiliki pengalaman membuat pengadilan in absentia, misalnya untuk kasus-kasus korupsi yang terdakwanya melarikan diri ke luar negeri. Sistem peradilan semacam itu, menurut Gayus, juga tidak memerlukan waktu lama karena pengadilan dapat membuat skala prioritas.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!