HETANEWS

Buruh Yogya Demo di Depan DPRD, Tolak RUU Omnibus Law Cilaka

Buruh di DI Yogyakarta menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD DIY, Rabu (12/2)

Yogyakarta, hetanews.com - Buruh di DI Yogyakarta mendatangi kantor DPRD DIY, Rabu (12/2). Mereka menyatakan sikap bersama bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) cacat secara formal lantaran tidak melibatkan para buruh. RUU tersebut dianggap justru semakin menyengsarakan buruh.

"RUU itu kami anggap cacat karena tidak memenuhi unsur keterbukaan. Kita tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan," kata Wakil Ketua DPD Konfederasi Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Kirnadi, di depan gedung DPRD DIY.

Kirnadi menjelaskan aksi ini merupakan bentuk respons dan protes para buruh. Berdasarkan kisi-kisi yang dia terima, RUU ini akan merugikan buruh.

"Satu, membatasi soal jaminan sosial. Kedua, soal upah minimum. Yang ketiga, adanya perluasan kerja kontrak di berbagai sektor dan ada perluasan outsourcing. Ini menjadi penghambat naiknya kesejahteraan buruh di Indonesia," urainya.

Unjuk rasa buruh di DPRD DIY
Buruh di DI Yogyakarta menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD DIY, Rabu (12/2)

Kirnadi menyebut sampai saat ini belum ada selembar pun naskah akademik yang dibuat pemerintah sebagai tolok ukur apakah RUU ini baik atau tidak.

"Mengapa kami menyampaikan itu, agar ada respons dari pemerintah. Tapi respons dari pemerintah apa, sampai hari ini tidak pernah membuka RUU. PP 78 adalah bukti nyata pemerintah telah menipu serikat buruh di Indonesia dengan menerbitkan PP tersebut," ujarnya.

Dia menganggap RUU Cilaka juga akan semakin menyengsarakan buruh Yogya yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) rendah, yaitu Rp 1,7 juta. Dengan RUU itu maka yang digunakan adalah UMP bukan lagi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sebagai contoh saja UMK di Kota Yogyakarta Rp 2 juta.

"Lengkap sudah Yogyakarta dengan upah terendah jaminan sosial dikurangi. Kalau turun mungkin tidak bisa. Tapi akan sangat mungkin lebih susah naik. Ke depannya upah itu ditetapkan Upah Minimum Provinsi bukan kabupaten, kota, atau sektoral," keluhnya.

Unjuk rasa buruh di DPRD DIY
Buruh di DI Yogyakarta menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD DIY, Rabu (12/2).

  Sementara itu koordinator aksi, Jatmika, mengatakan sebagai kota wisata, seharusnya upah sektoral Yogyakarta sudah diterapkan. Dia meminta, sektoral wisata seperti pekerja wisata dan hotel harus di atas UMK.

"Kajian dari kami angka layak Rp 2,5 sampai 3 juta, itu setiap tahun kita melakukan survei angkanya selalu itu. Itu yang menjadi perjuangan KSPSI," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan akan menindaklanjuti informasi adanya perusahaan yang tidak memberi upah sesuai UMK dengan memanggil Disnakertrans DIY. Dia juga mengaku prihatin dengan UMP DIY yang masih rendah.

"UMP terendah, kami prihatin UMP itu diterapkan masih di bawah garis kemiskinan. Tapi kita enggak bisa mengubah UMP karena itu sama PP 78. UMP Yogya rendah jadi keprihatinan kita. Ketika dibayar di UMP masih di bawah garis kemiskinan, kita sedang cari solusi dengan Dinas Ketenagakerjaan," ujarnya.

Sementara soal RUU Cilaka pihaknya mengaku belum mendapat informasi resmi. Namun apa yang disampaikan para buruh akan diteruskan ke pusat.

"Kami sampai saat imi belum dapat informasi resmi tentang isi Omnibus Law. Pengetahuan kita hanya dapat dari media dan postingan. Kalau bener kayak gitu kami juga prihatin. Atas informasi ini kami akan tanya langsung ke Jakarta," tutupnya.

Sumber: kumparan.com 

Editor: suci.