HETANEWS

Mengevaluasi Upaya Kontraterorisme di Indonesia

Para anggota unit anti-teror kepolisian Indonesia Densus 88 mengambil posisi saat bersiap melakukan serangan di Solo, Jawa Tengah tahun 2012. (Foto: AP)

Hetanews.com - Selama 20 tahun terakhir, terorisme dan ekstremisme agama telah menjadi tantangan besar bagi keamanan nasional Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Indonesia telah menjadi rumah bagi jaringan teroris dan kamp pelatihan yang terhubung dengan al-Qaeda, ISIS, dan Jemaah Islamiyah.Jemaah Islamiyah adalah kelompok Islam militan yang mempromosikan pembentukan negara Islam di wilayah tersebut.

Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional mencatat bahwa kelompok agama garis keras di Indonesia mengambil keuntungan dari koneksi mendalam yang mereka miliki dengan “tingkat pemerintahan tertinggi”, tulis Tatiana Kanunnikova di Asia Times.

Puluhan serangan teroris telah dilakukan di Indonesia sejak 2000, terutama oleh para pendukung ISIS dan Jemaah Islamiyah. Para pelaku menargetkan kantor polisi, lembaga keagamaan, dan turis asing. Serangan paling terkenal adalah bom Bali pada 2002, yang menewaskan 202 orang dari 21 negara.

Kontraterorisme di Indonesia

Unit Densus 88 mengawal tersangka teror selama konferensi pers di Jakarta, Mei 2019. (Foto: AP)

Pada 2010 (setelah pengeboman hotel di Jakarta pada 2009) pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Departemen pemerintah ini bertugas mengembangkan program yang bertujuan untuk mencegah terorisme dan mengoordinasikan departemen pemerintah lainnya di bidang ini.

Namun Densus 88 (pasukan kontraterorisme di Indonesia) adalah badan yang menerima banyak perhatian media.Densus 88 telah melakukan berbagai penggerebekan terhadap jaringan militer, setelah menggagalkan berbagai serangan teroris.

Mungkin salah satu pencapaian paling signifikan dari unit elit ini adalah mengganggu kegiatan sel jihad yang terkait dengan Jemaah Islamiyah, di mana sebagian besar teroris utamanya ditangkap atau dibunuh.

Sebagian besar keberhasilan Densus 88 adalah karena pengumpulan dan analisis intelijen yang efektif, serta pelatihan penembak jitu tingkat tinggi, Tatiana Kanunnikova menjelaskan. Sekarang, Densus 88 dianggap sebagai salah satu organisasi kontraterorisme terbaik di dunia.

Namun, ada sisi lain dari kisah sukses ini. Revisi undang-undang kontraterorisme yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia pada 2018 memicu kekhawatiran bahwa kebebasan berekspresi dapat dibatasi.Misalnya, Amnesty International menyuarakan kekhawatiran tentang meningkatnya peran militer dalam operasi kontraterorisme di Indonesia.

Human Rights Watch (HRW) mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo, yang mengatakan bahwa undang-undang yang diamandemen itu memuat definisi terorisme yang terlalu luas dan ambigu. Selain itu, HRW khawatir tentang masa penahanan tersangka terorisme yang diperpanjang tanpa tuduhan, hingga 21 hari.

Bagaimana Cara Berurusan Dengan Militer Luar Negeri

Masalah terpisah adalah pemulangan WNI yang bertempur di luar negeri. Bulan lalu, pemerintah mengumumkan akan membawa pulang 660 militan WNI dari Suriah, Afghanistan, dan Turki.

Ini adalah tugas yang cukup menantang karena pihak berwenang takut bahwa repatriasi dapat memiliki dampak sosial negatif dan memengaruhi pariwisata. Mari kita lihat bagaimana Uni Eropa menangani masalah ini, Tatiana Kanunnikova memaparkan.

Mihai Sebastian Chihaia, pakar keamanan dan pertahanan di wadah pemikir Strategikon, membagikan pengalaman Eropa di bidang ini.“Secara umum, kita dapat mengamati keengganan di antara negara-negara UE untuk memulangkan warganya yang menjadi pejuang asing ISIS.

Ini bermula dari dilema yang dihadapi para pembuat keputusan: di satu sisi, opini publik secara alami menentang pemulangan pejuang asing ISIS mengingat potensi ancaman yang mereka berikan; di sisi lain, memulangkan dan menuntut para pejuang asing, dan dalam jangka panjang menjaga mereka di bawah pengawasan ditambah dengan berinvestasi dalam program deradikalisasi, tampaknya menjadi tindakan yang efektif,” ujar Chihaia kepada Tatiana Kanunnikova.

“Beberapa langkah alternatif telah didukung seperti mencabut kewarganegaraan para pejuang asing atau mendukung gagasan penuntutan dan menghukum mereka di Irak, misalnya.

Efek dari strategi ini dalam jangka panjang bukanlah yang terbaik. AS juga telah menyuarakan dukungan untuk repatriasi yang diikuti oleh penuntutan terhadap pejuang asing sebagai langkah paling efisien dari sudut pandang kontraterorisme,” tambah ahli tersebut.

Dibutuhkan Lebih Banyak Fokus Pada Pencegahan

Namun demikian, fokus Indonesia pada tindakan kontraterorisme hanya akan efektif dalam jangka pendek. Untuk menghilangkan radikalisasi, pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi sosial harus diambil.

Sekali lagi, ada baiknya melihat pengalaman Eropa.Mengomentari artikel ini, Dr Claudio Matera, asisten profesor di University of Twente di Enschede, Belanda, menyoroti sifat beragam Strategi Anti-Terorisme UE.

“Walau cara kerja sama dan respons langsung terhadap ancaman terorisme internasional diberlakukan setelah serangan teroris di New York, Uni Eropa mengadopsi strategi komprehensif untuk melawan terorisme pada akhir 2005.

Strategi Anti-Terorisme UE dibangun di atas empat pilar: pencegahan serangan teroris, perlindungan warga dan infrastruktur, penuntutan organisasi teroris dan anggotanya, dan terakhir, respons bersama jika terjadi serangan teroris,” Matera menjelaskan kepada Asia Times.

Pakar tersebut mencatat bahwa penciptaan strategi internal digabungkan dengan tindakan eksternal: “Uni Eropa mempromosikan perang melawan terorisme di tingkat global dengan bekerja sama secara langsung dengan negara ketiga dan organisasi internasional dalam sejumlah cara: dengan mempromosikan standar anti-pencucian uang dan norma-norma, dengan melatih polisi dan pejabat militer negara-negara mitra, dan dengan mempromosikan penerapan norma-norma internasional melawan terorisme dan organisasi teroris di forum internasional.

”Memang, UE dan Indonesia memiliki potensi untuk kerja sama yang lebih erat dalam masalah keamanan. Pada November, sesi keempat Dialog Politik Uni Eropa-Indonesia diadakan di Brussels. Para pihak membahas pengembangan hubungan yang lebih dekat di berbagai bidang, termasuk kontraterorisme.J

Jika Indonesia belajar lebih banyak dari pengalaman Eropa, ada kemungkinan lebih besar bahwa Indonesia akan lebih mempertaruhkan langkah-langkah deradikalisasi dan pencegahan, sesuatu yang tentunya akan memiliki dampak jangka panjang, Tatiana Kanunnikova menyimpulkan.

Sumber: matamatapolitik.com

Editor: tom.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.