HETANEWS.COM

Nusatiga Ungkap Hal Meragukan Hak Angket DPRD

Komposisi Panitia Hak Angket DPRD atas dugaan penyalaggunaan wewenang, Selasa 28 Januari 2020.

Siantar, hetanews.com –Timbul keraguan atas kebijakan DPRD membentukan panitia hak angket untuk menyelediki dugaan penyalahgunaan kebijakan oleh Walikota Hefriansyah baru baru ini. Mengingat penyelesaian hak angket DPRD sebelumnya tidak tuntas diselesaikan.

Menurut Ketua Institute Nusatiga, Goklif Manurung, ada dua hal yang membuat publik ragu akan penyelidikan yang tengah dilakukan panitia Hak Angket saat ini.

Ia mengungkapkan kedua hal itu berkaca dari gagalnya penyelesaian hak angket DPRD atas dugaan penistaan Simalungun pada tahun 2018.

Pertama adalah persoalan penafsiran Tatib DPRD Siantar No 1 tahun 2018 tentang proses hak angket, kedua tentang 8 poin kebijakan Wali Kota yang disebut DPRD melanggar peraturan perundang-undangan.

Gagalnya penyelesaian hak angket 2018, diketahui saat rapat paripurna dalam agenda penyerahan hasil kesimpulan panitia hak angket atas dugaan penistaan tersebut tidak kuorum.  

Padahal, kata Goklif,  tidak ada mengatur lebih spesifik tentang syarat kuorum pada saat penyerahan hasil penyelidikan panitia ke DPRD.

Dijelaskannya, pasal 107 ayat(2)Tatib DPRD Siantar mengatur tentang syarat kuorum rapat paripurna terkait hak angket. Usul setiap anggota DPRD akan menjadi hak angket jika dihadiri 3/4 jumlah anggota yang hadir, dan disetujui 2/3 jumlah anggota yang hadir.

“Sementara pasal 109 pada intinya menerangkan bahwa dalam hal hasil penyelidikan pansus angket diterima DPRD tidak memerlukan syarat kuorum. Disini kita meragukan pemahaman DPRD perihal penjabaran Tatib,” jelasnya, Senin (3/2/2020).

Kedua, sambungnya, pembentukan panitia hak angket DPRD yang baru ini menyipulkan 8 poin kebijakan Walikota Hefriansyah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan.

Menurut Goklif ke- 8 poin tersebut dianggap sudah tidak memenuhi unsur, hingga disebut berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara.

Dijelaskannya, terminologi  hak angket merupakan satu ke satuan yang utuh, dan apabila satu kata tidak terpenuhi sebagai unsur pelanggaran maka pelaksanaan hak angket harus dibatalkan demi hukum.

“Artinya frasa ‘penting dan strategis’, serta ‘berdampak luas’ harus bias dibuktikan agar memenuhi unsur kepastian, bermanfaat, dan berkeadilan”, ucap Ketua Institute Nusatiga ini.

Ia menambahkan, wajar timbul keraguan publik terhadap penyelesaian kasus dugaan penyalahgunaan kebijakan olehWali Kota Siantar mengingat  pengalaman pahit yang pernah terjadi pada penyelesaian hak angket sebelumnya.

Baca juga: Walikota Hefriansyah Akan Dipanggil Panitia Hak Angket

Penulis: gee. Editor: edo.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!