HETANEWS.COM

HIMAPSI Beri Puding dan Jamu Ke Anggota DPRD

Anggota DPRD menikmati Jamu yang disuguhkan pengunjuk rasa HIMAPSI, Selasa 28 Januari 2020.

Siantar, hetanews.com - DPC HIMAPSI Pematangsiantar menggelar aksi damai di perkantoran DPRD, Selasa (28/1/2020). HIMAPSI menyampaikan dukungan agar DPRD konsisten dalam penggunaan Hak Angket. 

Selain menyampaikan orasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Walikota Hefriansyah, HIMAPSI juga membawa puding dan Jamu. 

Puding itu kemudian diserahkan kepada Anggota DPRD Pematangsiantar untuk diminum, sebagai tanda dukungan dan semangat kepada anggota DPRD dalam menjalankan haknya.

Terlihat anggota DPRD menyambut aspirasi pengunjuk rasa. DPRD menerima aspirasi  lalu kemudian menikmati suguhan puding dan Jamu.

Ketua DPC HIMAPSI, Jonli Simarmata mengatakan, adapun dasar dukungan pihaknya mengingat banyaknya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Walikota. 

Dijelaskannya, kasus penistaan etnis Simalungun yang diduha diilakukan Walikota Hefriansyah terjadi pada tahun 2018 lalu.

Kemudian pemberhentian pembangunan tugu Raja Sang Naualu secara sepihak oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar.

“Sampai saat ini belum ada titik terang terkait bagaimana tindak lanjut dari pembangunan tugu dimaksud pasca diberhentikan. Padahal sebelumnya, pembangunan tugu tersebut sudah dikerjakan sekitar 35 %. Akibat pembangunan dihentikan, negara mengalami kerugian sebesar Rp.913 juta,” kata Jonli.

Lanjutnya, pembongkaran dan pembangunan prasasti pengibaran bendera merah putih di Pematangsiantar sudah menghilangkan nilai historis dari peninggalan bersejarah.

“Fakta ini menunjukkan bahwa, pemerintah kota Pematangsiantar tidak paham dan atau terkesan sepele terhadap peninggalan sejarah,” tegasnya.

DPC HIMAPSI  juga menilai ada kegamangan dalam proses pembangunan tugu ayam jantan [dayok mirah] yang berada di Persimpangan Jalan Sisingamangaraja- Ahmad Yani Pematangsiantar.

Pembangunan monumen itu juga tidak jelas nilai historis dan ada indikasi pengaburan sejarah.

“Berdasarkan sejumlah persoalan tersebut, kami menyimpulkan Walikota melanggar sumpah janji jabatan sebagai Kepala Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2,” terangnya.

Penulis: gee. Editor: edo.
Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!