HETANEWS.COM

Walikota Hefriansyah Akan Dipanggil Panitia Hak Angket

Pimpinan DPRD dan Ketua-ketua Fraksi DPRD Pematangsiantar berunding setelah rapat paripurna pembentukan komposisi Hak Angket, Selasa 28 Januari 2020.

Siantar, hetanews.com -  Setelah penyampaian pemandangan Fraksi DPRD Pematangsiantar tentang pengajuan Hak Angket, Senin kemarin, DPRD membentuk komposisi Panitia Hak Angket DPRD.

Panitia Hak Angket dibentuk dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (28/1/2020). Berikut komposisi Panitia Hak Angket Dugaan Penyalahgunaan Wewenang.  

Ketua: Rini Silalahi (Fraksi Golkar)

Wakil Ketua: Feri Sinamo (Fraksi PDIP)

Anggota: Suandi A Sinaga (Fraksi PDIP), Daud Simanjuntak (Fraksi Golkar), Franky Boy Saragih (Fraksi NasDem),

Dedi Manihuruk (Fraksi Hanura), Metro B Hutagaol (Fraksi Demokrat), Netty Sianturi (Fraksi Gerindra) dan Boy Iskandar Warongan (Fraksi PAN dan Persatuan Indonesia).

Setelah dibentuk Panitia Hak Angket, Ke-9 anggota DPRD ini melalukan rapat internal. Kemudian akan dimulai penyelidikan atas dugaan pelanggaran wewenang oleh Walikota Hefriansyah. 

Adapun poin poin yang disampaikan 7 fraksi melalui 24 orang anggota DPRD tentang pengusulan  hak angket ialah: 

1. Pengangkatan dan pergantian ASN di Pemko Pematangsiantar.

2. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) sesuai dengan SK  Ketua DPRD Pematangsiantar tentang rekomendasi peningkatan kesejahteraan tenaga jabatan fungsional bidang kesehatan.

3. Terjadinya OTT Di BPKAD Tahun 2019

4. Penerapan Perda No 5 Tahun 1989 tentang Lapangan Adama Malik dan GOR

5. Tindak lanjut lokasi pembangunan tugu Sang Naualuh yang diputuskan di lapangan Merdeka dipindahkan secara sepihak oleh Walikota ke Lapangan Adam Malik

Ketua Panitia Hak Angket Rini Silalahi

6. Pengelola perusahaan daerah yakni  PDPHJ dan PDPAUS di Pematangsiantar

7. Tindak lanjut atas Perwa No 1 Tahun 2018 tentang pergeseran anggaran sebesar Rp 46 Miliar, dimana P APBD TA 2018 tersebut tidak ditetapkan, sehingga Perwa itu menjadi temuan BPK

8. Anggaran terhadap pembebasan lahan Tanjung Pinggir 573 HA yang ditampung di APBD 2020

Ketua Panitia Hak Angket Dugaan Penyalahgunaan Wewenang, Rini Silalahi menyampaikan akan bekerja maksimal untuk melakukan penyelidikan. Mereka juga akan memanggil OPD dan Walikota Hefriansyah.

"Kita harus maksimal dengan poin poin yang disampaikan 24 anggota DPRD. Makanya sebelum ada pemanggilan Walikota dan OPD terkait, akan diinventarisir dulu data-data yang ada," katanya.

Baca juga: 7 Fraksi Ajukan Hak Angket dan Pembentukan Pansus

Penulis: gee. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!