HETANEWS

Revitalisasi Monas Diminta Setop Dulu, PAN: Mungkin Setneg Ada Masukan

Revitalisasi Monas

Jakarta, hetanews.com -  Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan revitalisasi Monas sementara waktu. Fraksi PAN DPRD DKI menilai, penghentian sementara itu agar Pemerintah Pusat mengetahui masterplan revitalisasi Monas.

"Menurut saya Setneg kan menunda sementara, bukan setop semua, artinya mungkin Setneg mau tahu masterplannya ke depan gimana, mungkin Setneg ada masukkan, pohon diperbanyak, contohnya itu, atau masukan. Namaya pengarah kan kasih masukan pertimbangan, Pemrpov juga punya usulan menurut Pemprov baik untuk ke depannya," kata Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Riano P Ahmad, kepada wartawan, Selasa (28/1/2020).

Lebih lanjut, Riano menilai proyek revitalisasi Monas yang sedang berjalan di bawah Dinas Cipta Karya, Pertanahan dan Tata Ruang DKI bertujuan positif. Hanya saja, kata dia, perlu komunikasi intens antara Pemprov dengan Pemerintah Pusat.

"Saya rasa maksud Pak Anies revitalisasi untuk memperindah, di sini harus diimplementasikan dinas terkait yang melakukan pengerjaan tersebut. Ada wewenang dari Pemerintah Pusat, Tim Pengarah yaitu Setneg dalam hal ini harusnya dinas terkait yang melakukan itu (komunikasi), mereka bertemu segala macam bahas itu. Artinya sebelum proyek ini jalan harus koordinasi, sosialisasi," tuturnya.

Dia mengatakan pemanggilan Pemprov DKI ke Setneg juga sebagai upaya Pemerintah Pusat untuk berkontribusi dalam pemugaran Monas. Untuk itu dia berharap Pemprov DKI dan pemerintah Pusat segera duduk bersama menyelesaikan permasalahan di Monas.

"Dalam hal ini pengarah ingin beri yang terbaik buat Monas. Di sini ada kurangnya komunikasi dari kedua belah pihak, tentunya kita bisa duduk bareng. Kan artinya Setneg ingin tahu apa yang ingin dibuat konsepnya seperti apa," kata Riano.

  • DKI Klaim Revitalisasi Sesuai Keppres

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengatakan revitalisasi Monas telah sesuai dengan Keputusan Presiden No 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah DKI Jakarta. Pemprov mengatakan pihaknya taat akan keputusan presiden itu.

"Pertama bahwa yang sekarang DKI sedang kerjakan adalah revitalisasi kawasan Medan Merdeka sisi selatan. Yang kita kerjakan ini masih sesuai dengan Keppres 25 Tahun '95, jadi masih cocok," ujar Sekda DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Saefullah menyebut pada saat sayembara revitalisasi Monas ini sudah ada keterlibatan komisi pengarah. Saefullah menegaskan pihaknya akan terus berkomunikasi dengan komisi pengarah.

"Kebetulan pekerjaan Monas ini kemarin kita awali dari sayembara, sudah ada keterlibatan, tetapi dengan komisi pengarah ini akan kita lakukan terus-menerus, tidak akan pernah berhenti. Karena posisi pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang namanya komunikasi itu tidak sekali, harus terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi ini sudah selaras antara Keppres dan apa yang kita kerjakan," ungkapnya.

Lebih lanjut Seafullah menyebut pihaknya beberapa kali berkomunikasi dengan komisi pengarah. Dia menyebut komunikasi itu berjalan dengan lancar.

"Pemprov beberapa kali melaksanakan komunikasi secara formal dan nonformal. Komunikasi berjalan baik dan DKI sebagai daerah yang menjalankan Keppres dari amanat pusat tersebut," jelasnya.

sumber: detik.com

Editor: sella.