HETANEWS

Peradi Vs Peradi, Lampatar Silalahi Gugat Organisasinya ke PN Simalungun

Lampatar Silalahi SH, saat mendaftarkan gugatannya ke PN Simalungun melalui PTSP. (foto/ ay)

Simalungun, hetanews.com - Advokat Lampatar Silalahi SH yang juga sebagai anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, di Jakarta (Tergugat I), Prof. Dr. Fauzi Yusuf Hasibuan dan Thomas E Tampubolon, masing - masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPN Peradi, sebagai Tergugat II dan Tergugat III, juga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi Siantar-Simalungun, berkantor di jalan besar kantor Saribudolok, sebagai Tergugat IV dan turut Tergugat Tutty Soetrisno, selaku notaris yang beralamat di Pekanbaru.

Menurut Patar dalam keterangan persnya, Jumat (24/1/2020), di Pengadilan Negeri (PN) Simalungun, gugatan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Simalungun dan telah teregister dengan No.10/Pdt.P/2020/PN-Sim tertanggal 24 Januari 2020. "Saya sebagai anggota Peradi telah mengajukan gugatan terkait adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan DPN Peradi,"ungkapnya sambil menunjukkan gugatan tersebut.

Menurutnya, Musyawarah Nasional (Munas) Peradi yang digelar setiap 5 tahun sekali telah berlangsung, pada 12-13 Juni 2015 lalu dan DPN telah mengeluarkan Putusan No.KEP.504/PERADI/DPN/VIII/2015 tentang perubahan pertama Anggaran Dasar Peradi yang ditetapkan pada 21 Agustus 2015 di Jakarta, dibuat di hadapan notaris, Tutty Soetrisno (Turut Tergugat).

Namun di luar Munas, DPN Peradi mengeluarkan Keputusan No.104/PERADI/DPN/IX/2019 pada 4 September 2019 di Jakarta, jelasnya.

Gugatan yang dilayangkan Lampatar Silalahi ke PN Simalungun. (foto/ay)

Tentu saja hal tersebut telah bertentangan dan melanggar ketentuan pasal 46 Anggaran Dasar Peradi yang berbunyi "Munas diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, acara Munas adalah penetapan dan atau perubahan Anggaran Dasar, dst..." Dengan mengeluarkan keputusan No.104 maka Tergugat I, II dan III patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tegas Lampatar.

Akibatnya kredibilitas kepercayaan terhadap Peradi menjadi merosot di mata publik/masyarakat pencari keadilan dan juga di mata sesama para penegak hukum. Dan Lampatar Silalahi, sebagai Penggugat yang juga merupakan anggota Peradi, juga mengalami hal yang sama, kehilangan kepercayaan dari masyarakat pencari keadilan dan di mata sesama penegak hukum.

Sehingga Penggugat mengalami kerugian immaterial yang ternilai, dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp10 milyar.

Untuk itu, melalui gugatan ini, Penggugat berharap hakim yang mengadili perkara tetsebut untuk mengabulkan seluruh gugatannya. Menyatakan Keputusan No.104/PERADI/DPN/IX/2019 yang dikeluarkan DPN Peradi, pada 4 September 2019 di Jakarta, agar dicabut dan dibatalkan.

Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menghukum Tergugat IV (DPC Peradi Siantar-Simalungun) agar melaksanakan putusan ini nantinya dan memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1 juta/hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inckracht).

Serta membayar kerugian immaterial Rp10 milyar yang nantinya akan menjadi uang kas DPC Peradi Siantar-Simalungun.

Namun, jika hakim berpendapat lain dimohonkan untuk memberi putusan yang seadil-adilnya, jelas Lampatar.

Penulis: ay. Editor: gun.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.

Komentar 1
  • Ika Safitri
    Semua ada prosesnya jadi TDK gagal paham .komunikasi informasi antara pengurus dan anggota harus sejalan.petitum
    minta 10 m boleh ngakak ga ya..smile ajalah