HETANEWS

PN Siantar Didemo, Dame Pandiangan: Kami Akan Pertahankan Hak Kami Sampai Titik Darah Penghabisan

Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (YMHK) berunjuk rasa ke Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar, Jumat (24/1/2020). (foto/ay)

Siantar, hetanews.com - Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh (YMHK) berunjuk rasa ke Pengadilan Negeri (PN) Pematangsiantar, Jumat (24/1/2020).

Menurut Ketua YMHK, Pdt. Marulam Pandiangan SH, pihaknya terpaksa melakukan aksi tersebut karena Ketua  Pengadilan Negeri, tidak bersedia dijumpai untuk berkoordinasi.

"Kami sampai datang ke sini melakukan aksi karena semua surat bantahan terkait Perkara No.41/Pdt-G/1986/PN-PMS Jo putusan No.3620 K/Pdt-G/1988, tidak pernah mendapat tanggapan dari Pengadilan,"ungkap Marulam.

Ironisnya, PN Pematangsiantar menerima permohonan eksekusi dari pihak yang tidak ada hubungannya dengan perkara (Pemohon eksekusi bukan penggugat). Untuk itu, Yayasan melalui oratornya, M Pandiangan SH, meminta agar penetapan  PN Siantar No:03/Eks/2012/19/Pdt.G/PN-Pms tanggal 1 Mei 2013 dibatalkan karena terbukti berisi keterangan palsu atau data palsu. Karena dalam penetapan tersebut ditulis subjek penggugat tidak sesuai dengan subjek penggugat dalam berkas perkara Perdata No:41/Pdt.-G/1986/PN-Pms.

Menurut Dame Pandiangan SH yang juga mantan hakim Adhock Pengadilan Tipikor ini, jika sudah ada putusan PN Pematangsiantar No:No.48/PDT-G/2019/PN-PMS yang menyatakan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia daerah Sumut, tidak berhak mengatasnamakan Pengurus Yayasan Masehi Advent Hari Ketujuh. Yang artinya, YMHK bukan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) daerah Sumut.

Lantas mengapa pengadilan mengabulkan permohonan eksekusi GMAHK yang bukan pihak dalam perkara tersebut. Untuk itu, Dame meminta agar PN Siantar tidak menerima permohonan eksekusi dari GMAHK yang dinilai bertentangan dengan putusan PN Siantar, No.48/PDT-G/2019/PN-PMS, yang menyatakan "GMAHK tidak berwenang bertindak dan atas nama YMAHK dalam urusan apapun, jelasnya.

Sudah seyogianya PN Siantar menerima permohonan eksekusi YMAHK yang dipimpin Pdt. Marulam Pandiangan SH, yakni, putusan perkara No.41/Pdt-G/1986/PN-PMS Jo putusan No.3620 K/Pdt-G/1988, jelas Dame.

Objek perkara tersebut, berada di jalan Nias Ujung Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. "Kami akan mempertahankan hak kami sampai titik darah penghabisan,”tegas mantan Hakim Adhock ini.

"Saya mantan hakim saja bisa diperlakukan seperti ini, bagaimana denagn rakyat di sana yang tidak mengerti hukum,"tegasnya.

Humas PN Siantar, Simon CP Sitorus menanggapi aksi tersebut mengatakan, akan menampung semua tuntutan/petisi yang telah disampaikan untuk bisa dibicarakan bersama pimpinan nya Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

"Saya akan menerima tuntutan ini dan akan menyampaikannya kepada Ketua PN Siantar, dan terima kasih sudah secara tertib dan damai menyampaikan aspirasinya,"kata Simon.

Pulhan warga atas nama YMAHK yang datang dengan membawa spanduk dan pengeras suara akhirnya meninggalkan kantor wakil Tuhan itu dengan tertib.

Penulis: ay. Editor: gun.