HETANEWS

Pemerintah Mau Cabut Subsidi Gas 3 Kg, Andre Rosiade: Tak Bisa Sepihak!

Andre Rosiade dan rombongan Komisi VI DPR bertemu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Jakarta, hetanews.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik keputusan pemerintah yang berencana mencabut subsidi gas elpiji 3 kg. Hal itu dikatakannya dalam rapat Paripurna DPR RI hari ini, Rabu (22/1/2020).

Andre mengatakan, walaupun pemerintah belum mencabut subsidi itu beberapa wilayah di Indonesia telah terjadi kenaikan harga gas elpiji 3 kg. Andre menuturkan, kenaikan mencapai Rp 5-10 ribu.

"Di beberapa wilayah Indonesia harga elpiji 3 kg telah mengalami kenaikan. Semula Rp 20 ribu, sekarang sampai Rp 25-30 ribu. Di Agam Sumatera Barat, Medan, dan Deli Serdang harganya Rp 25-30 di tingkat pengecer," kata Andre.

Selain itu, Andre juga menyoroti skema distribusi yang tertutup. Pada awal migrasi minyak tanah ke gas 2004, distribusi saat itu tertutup dan pemerintah menerbitkan kartu kendali. Namun kartu kendali tidak berfungsi sehingga distribusi bersifat terbuka. Artinya, siapapun bisa dan boleh membeli gas elpiji 3 kg.

Akibat dari itu, banyak pengguna gas elpiji 12 kg turun kelas ke 3 kg. Dikatakan Andre, penurunan mencapai 20%.

"Pengguna turun kelas menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mencapai 15-20%. Akibatnya subsidi gas 3 kg tidak tepat sasaran karena orang mampu banyak yang membeli," terangnya.

Namun begitu, Andre mengatakan, pemerintah tidak bisa memutus pemberian subsidi gas elpiji 3 kg begitu saja. Keputusan harus melibatkan banyak pemikiran dan instansi termasuk DPR, karena Pemerintah dan DPR telah menyepakati anggaran subsidi gas 3 kg dan sudah disahkan bersama di rapat paripurna sebelumnya.

"Pemerintah tidak bisa secara sepihak mengubahnya, karena itu berpotensi melanggar UU (undang-undang)," kata Andre.

Andre menginginkan pimpinan DPR agar mengirimkan surat ke pemerintah untuk meminta rencana pencabutan subsidi gas elpiji 3 kg itu dibatalkan.

"Sebab kebijakan yang akan diputuskan apalagi berdampak ekonomi sosial rakyat harus diperhitungkan secara cermat. Pemerintah harus menghentikan wacana ini dulu," jelasnya.

sumber: detik.com

Editor: sella.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.