HETANEWS

Pakar Hukum Komentari Kasus Kakek Samirin: Penegak Hukum Pilah-pilih Pasal

Asep Iwan Iriawan di 'Mata Najwa'. (Foto: Tangkap layar channel Youtube Najwa Shihab)

Jakarta, hetanews.com - Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan menanggapi soal kasus Kakek Samirin yang divonis 2 bulan penjara lantaran memungut secara tidak sah getah karet seberat 1,9 kilogram.

Asep menyatakan, dalam hukum penegakan hukum tidak boleh pilah-pilih. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Mata Najwa Trans7 yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis (23/1/2020).

"Ada catatan, penting hukum tidak boleh pilah-pilih, di depan hukum sama."

"Yang beda itu di depan mertua karena mertua boleh pilih mantu," tegas Asep.

Baca juga: Kakek Samirin Butuh Keadilan

Asep juga menegaskan, penegak hukum juga tidak boleh pilah-pilih pasal dalam sebuah kasus.

"Penegak hukum tidak boleh pilah-pilih pasal, kalau lihat faktanya jelas ini KUHP pencurian (kasus Kakek Samirin), tapi sekali lagi (mohon maaf) penegak hukum memilih pasal," ungkapnya.

Memilih pasal yang dimaksud Asep adalah soal kakek Samirin yang dikenakan pasal UU Perkebunan bukan UU KUHP.

"Kalau menggunakan pasal pencurian KUHP tidak boleh diproses karena Rp 2,5 juta tadi, makanya dia kreatif menggunakan UU Perkebunan," kata Asep.

Baca juga: Didakwa Curi Getah 1,9 Kg, Kakek Samirin Akhirnya Bebas Usai Divonis 2 Bulan Penjara

"Kreatif ya biasa lah namanya usaha begitu, kan ada perusahaan di belakangnya, nah faktanya kan pasalnya salah, silahkan baca pasalnya," tambahnya.

Kakek Samirin di 'Mata Najwa'. (Foto: Tangkapan layar channel youtube Najwa Shihab)

Sesuai fakta, memang seharusnya Samirin dikenakan pasal pencurian, namun hal tersebut tidak bisa dilakukan.

Hal tersebut lantaran, syarat sebuah kasus bisa diproses di pengadilan dengan tuduhan pencurian nilainya minimal harus Rp 2,5 juta.

Sementara, getah karet yang dipungut secara tidak sah oleh Samirin hanya senilai Rp 17 ribu.

"Tapi karena kreativitas tadi akhirnya menggunakan perkebunan yang pasalnya salah," ungkap Asep.

Baca juga: Samirin Dibui karena Rp 17 Ribu, Ini Aturan yang Larang Kasus 'Receh' Ditahan

Asep mengungkapkan, proses-proses selama ini yang menyangkut getah karet, pasalnya menggunakan UU KUHP dan tidak pernah menggunakan UU Perkebunan.

"UU Perkebunan bukan untuk orang-orang yang punya kearifan lokal yang biasa mengambil getah bekas."

"Kok getah diambil diproses? Yang diproses itu perusahaannya yang merusak alam, lingkungan dan sekitarnya," ujar Asep yang disambut penonton di studio.

loading...

sumber: tribunnews.com

Editor: bt.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.