HETANEWS

HIMAPSI Minta Pembentukan Pansus Pemberhentian Walikota

Suasana sebelum rapat Paripurna pengajuan Hak Angket DPRD Pematangsiantar, Rabu 22 Januari 2020.

Siantar, hetanews.com - Ketua umum DPP Himpunan Mahasiswa Dan Pemuda Simalungun [HIMAPSI] Rado Damanik mendukung pengunaan hak angket oleh Anggota DPRD Pematangsiantar. Rado berharap DPRD belajar dari gagalnya hak angket DPRD pada 2018 sebelumnya.

“DPRD yang jelas sudah pernah melakukan hak angket. Dimana keputusannya untuk memakzulkan WalIkota [Hefriansyah]. Dan sekarang mereka membuat lagi  [Angket] dan tetap kita percayakan kepada mereka [DPRD] mungkin mereka masih mengumpulkan data-data yang baru,”  katanya.

Rado hadir saat paripurna pembahasan Hak Angket di ruang Harungguon Bolon DPRD, Rabu (22/1/2020). Ia mengenang kalau sebelumnya anggota DPRD  pernah melakukan hak angket  atas dugaan penistaan etnis Simalungun.

Dimana keputusan dari hak angket tersebut untuk memakzulkan walikota Hefriansyah. “Kita dari lembaga HIMAPSI mendukung penuh, kita juga harap kepada DPRD janganlah membuat ini bergeming jadi bahan tawaran,” jelasnya,

Rado juga menambahkan, DPRD harus tetap objektif dalam proses pelaksanaan Hak Angket tersebut, apalagi melihat kondisi Kota Pematangsiantar  saat ini.

“Siapa pun di tanyak terkait kepemimpinan Hefriansyah pasti banyak yang menilai ketidak baikan dan kegagalan yang  telah dilakukan dia,” katanya.

“Kita harus sadar kalau DPRD itu produk politik. Harapan kita DPRD lebih memperhatikan masyarakat dari pada memperhatikan dirinya sendiri kita juga berharap kepada masyarakat agar ikut mengawasi DPRD,” imbuhnya. 

DPC HIMAPSI Minta Pansus Hak Angket Pemberhentian Hefriansyah

DPC HIMAPSI Pematangsiantar menyurati pimpinan DPRD, Rabu sore. HIMAPSI meminta DPRD segera membentuk Panitia Khusus [Pansus] hak angket tentang pemberhentian Walikota Pematangsiantar Hefriansyah.

“Adapun dasar pengusulan pembentukan pansus ini mengingat banyaknya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan Hefriansyah selaku Walikota Pematangsiantar,” kata Ketua DPC HIMAPSI, Jonli Simarmata.

Jonli memaparkan, adapun pelanggaran yang dimaksud ialah Kasus penistaan etnis Simalungun yang dilakukan Walikota Hefriansyah terjadi pada tahun 2018 lalu.

Kemudian pemberhentian pembangunan tugu Raja Sang Naualuh secara sepihak oleh PemkoPematangsiantar.

“Sampai saat ini belum ada titik terang terkait bagaimana tindak lanjut dari pembangunan tugu dimaksud pasca diberhentikan. Padahal sebelumnya, pembangunan tugu tersebut sudah dikerjakan sekitar 35 %. Akibat pembangunan dihentikan, negara mengalami kerugian sebesar Rp.913 juta,” kata Jonli menguraikan.

Masih kata Jonli, pembongkaran dan pembangunan prasasti pengibaran bendera merah putih di Pematangsiantar sudah menghilangkan nilai historis dari peninggalan bersejarah.

“Fakta ini menunjukkan bahwa, pemerintah kota Pematangsiantar tidak paham dan atau terkesan sepele terhadap peninggalan sejarah,” tegasnya.

DPC HIMAPSI  juga menilai ada kegamangan dalam proses pembangunan tugu ayam jantan (dayok mirah) yang berada di Persimpangan Jalan Sisingamangaraja- Ahmad Yani Pematangsiantar.

Pembangunan monumen itu juga tidak jelas nilai historis dan ada indikasi pengaburan sejarah.

“Berdasarkan sejumlah persoalan tersebut, kami menyimpulkan Walikota melanggar sumpah janji jabatan sebagai Kepala Daerah sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 7 ayat 2,” terangnya.

Penulis: gee. Editor: edo.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.