HETANEWS

Ini 8 Usulan Hak Angket DPRD Atas Kebijakan Walikota

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Daud Simanjuntak membacakan usulan Hak Angket dari 24 anggota DPRD Pematangsiantar, Rabu 22 Januari 2020.

Siantar, hetanews.com - DPRD Pematangsiantar menggelar rapat paripurna dengan agenda usulan anggota DPRD tentang Hak Angket. Rapat paripurna ini dihadiri 26 Anggota DPRD, Rabu (22/1/2020) siang.

Hak angket DPRD ini diusulkan oleh 24 anggota DPRD dari 30 jumlah keseluruhan anggota DPRD Pematangsiantar. 

Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Daud Simanjuntak membacakan 9 poin kebijakan Walikota yang strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Daud, mewakili 24 anggota DPRD yang bersepakat mengusulkan Hak Angket, kemudian membacakan 8 poin tersebut saat rapat Paripurna.

Adapun 8 poin yang disebutkan meresahkan kebijakan-kebijakan  Walikota diantaranya, Pertama:

A. Pengangkatan dan pergantian ASN di Pemerintah Kota Pematangsiantar mencakup pengangkatan Lurah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, dan masih banyaknya Plt di setiap OPD. 

B. Pemberhentian dari jabatan atas nama Dr Rumondang sebagai kepala BP2KB dan pergantian pejabat setingkat eselon III pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 

C. Pencopotan sekretaris daerah Kota Pematangsiantar yang menuai kontroversi dan masih dalam proses gugatan di PTUN Medan. 

D. Hasil Asesmen JPT pratama di lingkungan pemerintah Kota Pematangsiantar tidak dilakukan sepenuhnya dan pelelangan hasil jabatan pratama tahun 2019 tidak dilakukan. 

Kedua, tidak ditampungnya tambahan penghasilan pegawai yang telah mendapat persetujuan DPRD sesuai dengan surat ketentuan DPRD Kota Pematangsiantar Nomor 170/2492/DPRD/XII/2019 tentang rekomendasi DPRD perihal peningkatan kesejahteraan tenaga pejabat funsional bidang kesehatan.

Ketiga, terjadinya OTT di badan pengelolaan keuangan daerah yang mengorbankan kepala BPKD Kota Pematangsiantar yang sampai saat ini masih dalam proses pengadilan.

Keempat, Penggunaan lapangan Haji Adam Malik dan lokasi GOR yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Nomor 5 Tahun 1989.

Kelima, Kesewenang-wenangan pemindahan lokasi pembangunan Tugu Sang Naualuh Damanik yang diputuskan di lapangan merdeka, dipindahkan secara sepihak oleh walikota di lapangan H Adam Malik sehingga membuat keresahan kepada masyarakat dan saat ini telah menjadi temuan BPK.

Keenam, Bobroknya pengelolahan 2 perusahaan daerah yaitu PD PAUS dan PD PHJ, hal ini bertentangan dengan PP 54 tahun 2017 tentang BUMD.

Ketujuh, Terbitnya peraturan walikota nomor 1 tahun 2018 tentang pergeseran anggaran sebesar 46 miliar dimana P APBD untuk perda P APBD TA 2018 tidak ditetapkan sehingga menjadi temuan BPK.

Kedelapan, Anggaran untuk pembebasan lahan Tanjung pinggir (573 HA) yang ditampung di P APBD TA 2019 dihapuskan oleh pemerintah Kota Pematangsiantar dan anggaran tersebut tidak di tampung di APBD TA 2020. 

Padahal DPRD Kota Pematangsiantar setiap tahun anggaran selalu meminta merekomendasikan agar anggaran anggaran pembebasan lahan tersebut ditampung.

Baca juga: Rapat Paripurna Usulan Hak Angket DPRD Molor

Penulis: gee. Editor: edo.