Asahan, hetanews.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan belum menerima surat edaran atau aturan tentang penghapusan tenaga honorer yang sudah disepakati Pemerintah Pusat dan DPR RI Komisi II.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Asahan dan juga Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Sutiono mengatakan, ada 68 orang tenaga kerja honorer Pemkab Asahan yang memiliki Surat Keputusan (SK) dari yang berwenang.

"Untuk penghapusan tenaga honorer, kami belum ada menerima surat edaran atau aturan tentang penghapusan tenaga honorer dari Pemerintah Pusat," kata Sutiono kepada Analisadaily.com di ruang kerjanya, Rabu (22/1).

Jika penghapusan tenaga honorer terjadi, dan surat edaran atau aturan sudah sampai ke pihak Pemkab Asahan, maka surat atau aturan tersebut akan dilaksanakan.

"Saya belum bisa banyak memberikan keterangan soal bakal penghapusan tenaga honorer tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, saat ini pihaknya tidak pernah lagi menambah tenaga honorer untuk dipekerjakan di instansi pemerintahan.

"Pemkab Asahan sudah tidak bisa lagi menambah tenaga honorer untuk dipekerjakan, dan ini sudah sesuai aturan," tandasnya.

Sumber: analisadaily.com