HETANEWS

Hak Angket Lama ‘Gugur’, DPRD Buat Angket Baru

Pembentukan panitia hak angket DPRD atas dugaan penistaan etnis Simalungun, pada 25 Mei 2018.

Siantar, hetanews.com – Pada 2018 Anggota DPRD Pematangsiantar mengajukan hak angket atas dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Walikota Hefriansyah. Setelah itu Anggota DPRD periode 2019-2024 kembali mengusulkan Hak Angket DPRD ke Walikota.

Pun demikian, hasil penyelidikan oleh Panitia Hak Angket 2018 tidak diketahui sampai sekarang. Namun ada poin-poin yang dihasilkan atas dugan penistaan etnis Simalungun.

Baca juga: Hasil Panitia Hak Angket DPRD Siantar, Hefriansyah Dimakzulkan

Setelah itu, pada 15 Januari 2020 Anggota DPRD kembali mengusulkan hak angket . Usulan angket didasari adanya kebijakan Walikota Hefriansyah yang dianggap meresahkan warga.

Diantaranya; Pencopotan Lurah, pencoptan Sekda, status Plt yang menduduki OPD, penggunaan Lapangan Adam Malik, lokasi GOR.

Kemudian, dugaan pelanggaran PP No 11 Pasal 54 tentang persyaratan dan pengangkatan jabatan Administrator, status Tugu Sang Naualuh dan terbitnya Perwa 1 Tahun 2018 terkait pergeseran anggaran sebesar Rp 46 M.

Baca juga: Hak Angket DPRD Kepentingan Politik Atau Suara Rakyat

Hasil rapat Banmus DPRD Selasa (21/1/2020) sore, anggota DPRD akan menggelar rapat Paripurna dengan agenda pengusulan Hak Angket. Paripurna akan digelar, besok Rabu (22/1).

Menurut Wakil Ketua DPRD, Mangatas Silalahi, disinggung kemungkinan akan menindaklanjuti hak angket 2018, terkait dugaan penistaan tak dapat dilanjuti dalam hak angket baru ini.

“Kalau itu kan tunggal [Hak Angket 2018], Cuma gak bisa disahkan di paripurna karena gak kuorum-kuorum,”katanya, ditemui Rabu sore.

Baca juga: Setelah 3 Kali Tidak Quorum, Sidang Hak Angket Ditutup Dan Tidak Diulang Kembali

Dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Walikota Hefriansyah yang diselidiki oleh Panitia Hak Angket pada 2018 itu tak jelas arahnya. Padahal tak sedikit biaya yang digelontorkan untuk Panitia Hak Angket.

Baca juga: Panitia Hak Angket Habiskan Biaya Rp 300 juta Lebih Bahas Penistaan Etnis Simalungun

Ketua KNPSI, Jan Wiserdo yang diwawancarai belum lama ini memandang usulan hak interpelasi DPRD yang kini menjadi hak angket terkesan pesimis.

“Kalau tujuan [Hak Interpelasi] nya Pemakzulan ngapain capek kali karna sudah ada yang lebih jelas dinyatakan pelanggaran Pidana dan UU [Hasil kesimpulan Panitia Hak DPRD 2018],”jelas Wiserdo, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Rasa Tak Yakin Akan Hak Interpelasi DPRD

Penulis: gee. Editor: edo.

Ikuti kami di Twitter, Instagram, Youtube, dan Google News untuk selalu mendapatkan artikel berita terbaru dari Heta News.