HETANEWS

Asosiasi UMKM Soroti Rest Area Tol Medan-Tebingtinggi Didominasi Perusahaan Ritel

Rest area Tol Medan-Tebingtinggi

Medan, hetanews.com - Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sumatera Utara (Sumut) Anna Sianturi menyoroti pembangunan rest area tol Medan-Tebingtinggi yang terletak di KM 65 Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdangbedagai.

Ia menilai seharusnya yang mengisi rest area adalah produk UMKM dari Serdangbedagai dan Tebingtinggi.

"Yang mendominasi saat ini perusahaan ritel. Untuk UMKM-nya di mana? Ketika beberapa UMKM menemui pihak jalan tol, menanyakan bagaimana jika UMKM bisa promosi atau jualan di sana, sistem sewa. Jika sistem sewa UMKM tidak akan mampu," ungkapnya, Jumat (17/1/2020).

Anna mengatakan, seharusnya UMKM dari Pasar Bengkel dan UMKM Tebing Tinggi, yang mengisi stand di rest area tersebut. Para pelaku usaha di Pasar Bengkel disebutkannya sudah banyak yang gulung tikar karena mayoritas pengguna jalan lebih memilih jalur bebas hambatan.

Pembangunan rest area, katanya, mengakibatkan penjualan pelaku usaha di Pasar Bengkel menurun.

"Nah, alangkah baiknya yang di sana berjualan di rest area. Boleh ada perusahaan ritel tetapi jangan mendominasi. Bagaimana kalau pemerintah daerah yang menyewa di sana, UMKM yang menempatinya," katanya.

Penjualan para pelaku usaha di Pasar Bengkel, katanya, turun hingga 70 persen. Anna mempertanyakan bagaimana perputaran ekonomi dan kelangsungan hidup mereka karena butuh menyekolahkan anaknya.

"Kita dari asosiasi akan menyurati pemerintah daerah. Harus UMKM antara Serdangberdagai dan Tebingtinggi. Agar UMKM bisa berdaya. Anggaran untuk UMKM bisa disisihkan untuk itu. UMKM juga bisa menghasilkan PAD dari sana dari membayar pajaknya," katanya.

Ketika UMKM sudah maju, produk UMKM bisa terjual di sana, otomatis PAD daerah pasti naik. UMKM, katanya, memang bisa mandiri tetapi tanpa dukungan pemerintah, akan susah berkembang.

"Kalau pihak pemerintah tidak mampu, kita akan bicarakan untuk sewa bagi hasil. Sisa dari keuntungan 30:70 persen. Semoga saja bisa. Kami coba dulu ke pemerintah daerah untuk pelaku usaha UMKM yang ada di daerahnya," tuturnya.

Sumber: tribunmedan.com 

Editor: suci.