Siantar, Hetanews.com – Kabar baik kepada 51 Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja [PPPK] tahap I di Pematangsiantar.  Menkeu [Menteri Keuangan] telah  menetapkan izin prinsip besaran gaji dan tunjangan PPPK.

Mendengar itu, Badan Kepegawaian Daeran [BKD] Pematangsiantar mengyambut baik hal tersebut. Pihaknya juga masih menunggu tindak lanjut surat BKD mengenai nomor induk PPPK ke BKN [Badan Kepegawaian Negara].

“PPPK tahap I di Pematangsiantar berjumlah 51 orang. Sekarang tinggal menunggu dari BKN, nomor induk PPPK-nya.  Jadi, sampai sekarang belum ada petunjuk lanjutan ke kita” jelas Plt BKD Heryanto Siddik ditemui di kantornya, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Kabar Gembira untuk Honorer K2 yang Lulus PPPK

Menurut Surat Menkeu tertanggal 27 Desember 2019 itu, ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.

Dan ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Ditjen Anggaran Kemenkeu.

Surat tersebut sebagai jawaban atas surat MenPAN-RB tertanggal 6 Desember 2019 mengenai permohonan persetujuan prinsip dan pertimbangan teknis.

Besaran gaji dan tunjangan PPPK setara PNS sesuai ketentuan perundang-undangan. Gaji PPPK dikonversikan dari gaji pokok PNS berdasarkan golongan, ruang, masa kerja menjadi golongan I sampai XVII. 

Baca juga: Nasib 51 PPPK disampaikan ke Junimart Girsang