HETANEWS

Pengusaha Ramai-ramai Protes Larangan Kantong Plastik di DKI

Ilustrasi Kantong Plastik

Jakarta, hetanews.com - Setelah satu tahun lebih, pemerintah DKI Jakarta akhirnya akan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai. Aturan tersebut termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

Namun tak sedikit yang memprotes aturan tersebut. Berikut rangkum keberatan dari para pelaku usaha:

  • Pedagang Pasar Tradisional

Ida, salah satu pedagang bumbu masakan di Pasar Cipete Raya, Jakarta Selatan mengaku keberatan dengan regulasi anyar tersebut. Menurutnya, larangan penggunaan kantong plastik akan menyulitkan saat akan membawa barang dari pasar ke rumah.

"Keberatan, kalau enggak ada kantong plastik. Ayam, ikan, perlu kantong plastik. Kalau bawa baskom dari rumah juga repot," katanya, Kamis (9/1).

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri meminta Pemprov DKI Jakarta lebih matang lagi dalam penerapan regulasi yang ditandatangani pada 27 Desember 2019 tersebut. Sebab ada perbedaan yang antara kebutuhan kantong plastik di mal dan di pasar tradisional.

"Mungkin mal lebih mudah, karena tidak ada dagangan basah. Tapi kalau di pasar tradisional itu kan ada ikan, ada sayur jenis-jenis barang dagangan yang memang tidak bisa tidak menggunakan kantong plastik," ujarnya.

Ilustrasi kantong plastik.

Selain soal penerapan di lapangan, Abdullah menyayangkan dalam penerbitan aturan tersebut tidak melibatkan para pedagang. Selanjutnya ia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan alternatif solusi jika memang aturan tersebut jadi diterapkan.

"Kami setuju pengurangan kantong plastik. Tapi harus ada pendampingan, harus ada alternatif solusi meringankan pedagang," tuturnya.

  • Produsen Kantong Plastik

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) memandang kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Pembelanjaan, Toko, Swalayan, dan Pasar Rakyat kurang tepat.

Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto Sadiman menjelaskan, peraturan yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebetulnya memiliki tujuan yang baik, yaitu mengurangi sampah plastik di kawasan Ibu Kota. Namun, Budi bilang sebaiknya aturan tersebut tidak malah mengurangi lapangan pekerjaan dan perekonomian.

"Pemerintah DKI (Jakarta) itu bagus. Tidak buru-buru. Teman-teman di Bali terburu-buru. Mereka harus mengeluarkan itu (regulasi) (dari) kasus banjir. Tapi kita harus mengatakan kalau itu dilakukan, industri akan menderita. Kedua pemulung kehilangan lapangan pekerjaan, kemudian tidak ada sirkulasi ekonomi. Tidak ada nilai tambah dengan model seperti itu," katanya kepada kumparan, Rabu (8/1).

Sampah kantong plastik

Budi mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian mengenai pengelolaan sampah melalui metode yang dinilai lebih tepat. Metode ini dinamakan Mazaro (Manajemen Sampah Zero).

"Kita punya alasan, pertama yang nama Mazaro itu kalau misalnya sampah dalam lingkungan sampah yang keluar semuanya menciptakan nilai tambah, secara artinya lapangan pekerjaan bertambah lapangan pekerjaan bertambah ekonomi bertambah," sambungnya.

Metode ini lebih menekankan pada pengelolaan sampah plastik semaksimal mungkin. Jadi melalui metode ini kantong plastik bisa memiliki nilai tambah. Saat ini, metode ini sudah digunakan di beberapa daerah seperti di Cirebon.

"Kalau dari Pemda lebih baik kita terima sekarang permasalahan dari segi kita itu lebih baik kita mendingan yang itu di-drop. enggak perlu udah ada yang lebih baik," jelasnya.

Berdasarkan catatannya setiap tahunnya produksi plastik mencapai 6 juta ton. Sementara khusus untuk di kawasan Jawa Barat dan Banten sekitar 36 persen dari total produksi. Dengan perhitungan seperti itu potensi kerugian Rp 4,32 miliar.

"Kalau di Jakarta mungkin 10 persen dari Jawa Barat dikalikan Rp 20 ribu per kilogram," jelasnya.

  • Pengelola Mal

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) secara terang-terangan menyampaikan keberatan dengan Pergub tersebut.

Ketua APPBI DPD DKI Jakarta Ellen Hidayat mengaku, pihaknya sebenarnya sudah menyampaikan persoalan itu ke Pemprov DKI.

“Sebelum Pergub terbit, kami sudah menyurat dua kali,” kata Ellen saat dihubungi kumparan, Sabtu (11/1).

Namun, surat yang dilayangkan APPBI belum mendapatkan respons serius. Hal itu bisa dilihat karena Pergub tetap diterbitkan. Sehingga setelah terbit, APPBI memprotes peraturan itu.

Ellen mengungkapkan, yang dipermasalahkan pihaknya adalah ada beberapa pasal dalam Pergub yang dinilai hanya membebankan sepihak. Menurutnya, tidak tepat sasaran apabila semua sanksi dibebankan kepada pengelola pusat belanja yang menyewakan atau mal.

Ellen menuturkan, bisnis pengelola pusat belanja adalah menyewakan unit usaha dan pengelola tidak melakukan penjualan langsung serta tidak bersentuhan dengan kantong plastik atau yang dimaksud tas kresek.

Adapun dengan Pergub yang dikeluarkan tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan mengalihkan tanggung jawab untuk menyukseskan program tersebut kepada pengelola pusat belanja.

"Kami juga mendapat tekanan harus mengawasi para tenant atau retailer agar tidak memakai tas tidak ramah lingkungan dengan sanksi yang cukup berat antara lain uang paksa hingga Rp 25 juta bahkan sampai pencabutan izin usaha pusat belanja," ucapnya.

Plastik Berbayar

Ia mencontohkan, bila satu pusat belanja memiliki 300 tenant dan kebetulan bila ada 1 tenant yang ditemui memakai tas kresek atau kantong plastik maka izin mal harus dicabut dan 299 tenant lainnya tidak bisa berbisnis lagi. Padahal pusat belanja menyerap tenaga kerja yang cukup banyak

Menurut Ellen, seyogyanya Pemprov DKI bila benar secara serius ingin menekan pemakaian tas kresek tersebut, melakukannya harus dengan berkesinambungan dan mencegahnya dari hulu yaitu membatasi atau meniadakan produksi kantong plastik tersebut dari para produsen.

Selain perlu, Ellen mengungkapkan, regulasi tersebut harusnya disosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait bahaya pemakaian tas kresek atau kantong plastik untuk lingkungan hidup.

"Untuk itu, kami minta agar Pergub tersebut dapat diperbaiki terutama perihal sanksi yang tidak wajar atau tidak tepat sasaran kepada kami selaku pengelola pusat belanja," tutur Ellen.

sumber: detik.com

Editor: sella.