HETANEWS

Tonton Blak-blakan Edhy Prabowo soal Revisi Kebijakan Susi

Edhy prabowo

Jakarta, hetanews.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo akan merevisi sejumlah kebijakan pendahulunya, Susi Pudjiastuti. Kebijakan-kebijakan yang akan direvisi itu antara lain terkait bobot kapal yang bisa beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), penenggelaman kapal, penangkapan lobster, dan lainnya.

Indikasi tersebut terungkap dalam wawancara dengan Tim Blak-blakan  di rumah dinasnya, Jumat malam (10/1/2020).

Intinya, kebijakan yang baru nantinya selain tetap akan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan juga memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Arahan Presiden Jokowi jelas, memperbaiki komunikasi dengan para nelayan dan pengusaha, juga agar pembangunan di sektor kelautan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi," kata Edhy.

Terkait penenggelaman kapal illegal pada prinsipnya dia setuju tapi dilakukan secara lebih selektif. Edhy lebih setuju bila kapal sitaan dibagikan kepada pihak ketiga seperti nelayan atau lembaga pendidikan.

"Logika saya, kalau masih bagus tidak usah ditenggelamkan. Yang penting begitu mereka mencuri kita tangkap. Penenggelaman kalau memang harus akan kita lakukan," ujar pria kelahiran Muara Enim, Sumatera Selatan, 26 Desember 1972.

Wakil ketua umum Partai Gerindra itu menilai munculnya kasus pencurian ikan di Natuna Utara maupun di daerah-daerah perbatasan lainnya antara lain karena keterbatasan jumlah petugas di lapangan.

Selain itu juga terbatasnya jumlah kapal nelayan dengan bobot besar (150 GT) yang dalam beberapa tahun terakhir diizinkan melaut. Alasannya kapal-kapal besar selama ini banyak yang bertindak curang dengan menjual hasil tangkapan ke kapal-kapal asing di tengah laut.

"Di ZEE ini kalau dikosongin semua orang akan masuk dengan mudah, makanya nelayan kita harus isi (ZEE) secara terkontrol, terdata, ada pertanggungjawabannya," ujarnya.

Edhy akan membuat kajian untuk merevisi kebijakan itu tanpa mengorbankan prinsip sustainable fishing. Betapapun Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) harus diatur dengan baik agar keseimbangan antara k penangkapan dengan ketersediaan sumber daya ikan di laut terjaga.

"Jadi, ekonomi harus tumbuh, kemanfaatan harus tumbuh. Jangan seolah-olah kita menjaga keamanan sustainable fishery tapi kita tidak memanfaatkan. Sekarang pilihannya mau diambil orang asing atau orang kita sendiri. Itu konsepnya," bebernya.

Terkait antisipasi hasil penangkapan ikan agar tidak dijual ke luar negeri, Edhy menyatakan KKP memiliki Vessel Monitoring System (VMS) yang akan dilengkapi dengan real time satellite. Melalui alat ini, pergerakan kapal di lautan akan terpantau.

Edhy juga mengaku akan merevisi aturan tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster. Peraturan yang bertujuan untuk konservasi itu telah membuat para nelayan takut untuk membudidayakan atau membesarkan lobster. Bahkan ada nelayan yang harus dipenjara hanya karena mereka dianggap menyelundupkan benih lobster untuk menghidupi keluarga mereka. "Itu sama saja dikasih peluru untuk suruh tembak dirinya," ujarnya.

Pada bagian lain, master ilmu manajemen dari Swiss German University ini juga memaparkan seputar masa depan Satgas 115, rencana investasi dari China, Jepang, dan Korea yang selama ini seperti tak diberi ruang. Selain itu, ia juga telah mengisi sekitar 150 posisi di birokrasi Kementerian yang lama dibiarkan kosong. Selengkapnya, simak Blak-blakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, "Saya Akan Buat Pak Jokowi-Prabowo Bangga" pukul 09.00 WIB, Senin, 13 Januari 2019.

sumber: detik.com

Editor: sella.