HETANEWS

KPK Harus Ungkap Aktor Besar di Balik Suap PAW Anggota DPR PDIP

Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditahan KPK berkaitan dengan kasus suap dalam PAW Anggota DPR dari PDIP

Jakarta, hetanews.com - Masih ada tanda tanya di balik pengungkapan kasus suap terkait Pergantian Antar-Waktu (PAW) Anggota DPR dari PDIP. Tanda tanya itu berkaitan dengan pihak yang menjadi sumber suap.

Desakan pun muncul dari Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada KPK untuk membuka tabir itu. ICW meyakini masih ada aktor-aktor lain di balik kasus tersebut.

"Mendesak KPK untuk mengembangkan dugaan keterlibatan aktor-aktor lainnya dalam perkara ini," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam keterangannya, Jumat (10/1/2020).

Dugaan adanya aktor lain itu disampaikan Donal merujuk pada pernyataan Pimpinan KPK dalam konferensi pers pada Kamis (9/1) malam. Saat itu Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyampaikan keterangan pers terkait kasus itu.

"Jika disimak dengan baik pernyataan pimpinan KPK dalam pernyataan pers sebelumnya, terdapat sejumlah fakta adanya perintah salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan advokat bernama Doni mengajukan gugatan uji materi Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dan adanya PDIP berkirim surat kepada KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti caleg yang meninggal," kata Donal.

Merujuk pada pernyataan pers Pimpinan KPK itu, Donal menilai ada peran partai politik yaitu PDIP untuk mendorong proses PAW yang berujung suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan tersebut. Donal berharap KPK mengembangkan kasus ini untuk menjerat aktor lain dalam kasus itu.

"Proses ini menunjukkan adanya peran partai untuk turut mendorong proses PAW ini, padahal ketentuan penggantian calon terpilih telah jelas diatur dalam Pasal 426 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi 'Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan perolehan suara calon terbanyak berikutnya'," kata Donal.

"Dalam hal ini menurut KPU yang seharusnya menjadi pengganti adalah Riezky Aprilia berdasarkan UU Pemilu. Akan tetapi partai justru tetap mendorong Harun Masiku untuk dilantik menggantikan Nazarudin Kiemas. Oleh karena itu, ICW mendorong KPK untuk menggali adakah oknum PDIP yang berperan atau terlibat dalam proses PAW tersebut yang berujung terjadinya praktik suap," imbuhnya.

Kasus bermula saat caleg PDIP atas nama Nazarudin Kiemas meninggal dunia pada Maret 2019, padahal Nazarudin merupakan caleg DPR terpilih. Lantas di awal Juli 2019, Lili menyebut ada salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan seorang bernama Doni yang disebut berprofesi sebagai advokat untuk mengajukan gugatan uji materi terhadap Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ke Mahkamah Agung (MA).

"Gugatan ini kemudian dikabulkan Mahkamah Agung pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antar waktu," kata Lili saat konferensi pers pada Kamis (9/1) malam di KPK.

Penetapan MA itu kemudian menjadi dasar PDIP bersurat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin di DPR. Namun KPU melalui rapat pleno menetapkan caleg PDIP yang memperoleh suara di bawah Nazarudin yaitu Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin di DPR.

Di sinilah terjadi 'main mata'. Lili menyebut ada seorang swasta bernama Saeful melobi Agustiani Tio Fridelina agar mengabulkan Harun sebagai pengganti Nazarudin ke DPR. Agustiani lantas menghubungi Wahyu Setiawan yang merupakan Komisioner KPU. KPK menyebut Agustiani adalah mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu yang juga orang kepercayaan Wahyu Setiawan.

Namun KPK tidak menyebutkan jelas mengenai ada tidaknya perintah dari PDIP pada Saeful untuk mengurusi masalah itu. Sumber uang dari Saeful disebut KPK akan didalami dalam proses penyidikan.

"Akan didalami oleh penyidikan. Ini akan dalam karena ini masih awal dan sifatnya OTT dan pasti akan didalami," kata Lili.

Kembali pada persoalan lobi-lobi. Wahyu yang mendapatkan kabar dari Agustiani lantas menyatakan setuju dengan mengatakan 'Siap mainkan!'.

"Untuk membantu penetapan HAR (Harun Masiku) sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu, WSE (Wahyu Setiawan) meminta dana operasional Rp 900 juta," kata Lili.

Menurut KPK, ada beberapa kali realisasi pemberian. Berikut rinciannya:

Pertengahan Desember 2019
- Salah satu sumber dana yang tengah didalami KPK memberikan Rp 400 juta yang ditujukan ke Wahyu Setiawan melalui Agustiani, Doni, dan Saeful.
- Wahyu menerima Rp 200 juta dari Agustiani di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan.

Pada akhir Desember 2019
- Harun memberikan Rp 850 juta ke Saeful melalui salah seorang staf di DPP PDIP.
- Saeful memberikan Rp 150 juta ke Doni.
- Sisanya Rp 700 juta di Saeful dibagikan ke Agustiani Rp 450 juta dan sisanya Rp 250 juta untuk operasional.
- Rp 450 juta yang diterima Agustiani disebut KPK ditujukan ke Wahyu sebesar Rp 400 juta tetapi uang itu disimpan oleh Agustiani.

Kemudian pada 7 Januari 2020, KPU menolak permohonan PDIP untuk menetapkan Harun sebagai PAW. Setelahnya Wahyu Setiawan menghubungi Doni bahwa dirinya masih mengupayakan Harun sebagai PAW.

"Pada Rabu, 8 Januari 2020, WSE (Wahyu Setiawan) meminta sebagian uangnya yang dikelola oleh Agustiani. Tim menemukan dan mengamankan barang bukti uang Rp 400 juta yang berada di tangan ATF (Agustiani Tio Fridelina) dalam bentuk dolar Singapura," ucap Lili.

KPK lantas menetapkan Wahyu Setiawan dan Agustiani sebagai penerima suap dan Harun serta Saeful sebagai pemberi suap. Namun Harun tidak terjaring KPK dalam OTT sehingga KPK meminta Harun kooperatif menyerahkan diri.

sumber: detik.com

Editor: sella.

Ikuti Heta News di Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan Google News untuk selalu mendapatkan info terbaru.