HETANEWS.COM

Usulan Interpelasi DPRD ke Walikota Siantar Diharap Bukan Soal Nilai Tawar

Jonli Simarmata. (Foto: Facebook/Jonli).

Siantar, hetanews.com – Usulan hak interpelasi DPRD Siantar kepada Walikota Hefriansyah mendapat sambutan baik dari DPC Himapsi (Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Simalungun). Meski begitu, DPRD juga diingatkan untuk tidak menarik usulan sewaktu-waktu.

“Apabila DPRD Siantar menarik keputusannya mengusulkan pengunakan hak interpelasi, tentu itu menjadi hal yang sangat mengecewakan,” kata Ketua DPC Himapsi Siantar, Jonli Simarmata dihubungi hetanews, Kamis, 9 Januari 2020.

Himapsi mengharapkan DPRD mampu menunjukkan wibawa sebagai wakil rakyat yang bisa memanggil, mengoreksi dan memerintahkan walikota untuk memperbaiki kebijakannya, lewat interpelasi yang diajukan.

“Tapi apabila (interpelasi) hanya untuk menaikkan 'nilai tawar' ke walikota, berarti wibawa lembaga DPRD akan kembali tercoreng seperti yang biasa diungkapkan orang-orang: lembaga kaleng- kaleng,” ujarnya.

Secara organisasi, menurut Jonli, Himapsi mendukung langkah DPRD Siantar menggunakan hak interpelasi kepada Walikota. Mereka akan terus mengawal persoalan ini sampai akhir.

Baca juga: DPRD Usulkan Hak Interpelasi, Begini Respon Walikota

Ia menambahkan, sebelumnya Himapsi juga sudah menyampaikan surat ke DPRD terkait hal ini. Dan, rencananya besok (10/1) kembali mengirimkan surat kedua tentang dukungan kepada DPRD menggunakan hak interpelasi.

“Hanya saja, ada poin-poin yang akan kami tambahkan di surat kedua,” jelasnya.

Adapun alasan DPRD mengusulkan interpelasi terkait beberapa kebijakan Walikota seperti, pengangkatan lurah yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu, pencopotan Sekda Budi Utari Siregar serta masih adanya pejabat Plt (Pelaksana Tugas) di OPD Kota Siantar.

Kemudian, penggunaan Lapangan H Adam Malik dan lokasi GOR yang tidak sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 1989, gagalnya penetapan terhadap Perda P-APBD Tahun 2018, Penghapusan Prasasti Merah Putih pertama kali dikibarkan, keberadaan Tugu Sang Naualuh yang mangkrak serta temuan BPK Provinsi Sumut sebesar Rp46 Miliyar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Penulis: bt. Editor: bt.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan