Siantar, hetanews.com - Beberapa anggota DPRD Pematangsiantar setuju mengusulkan hak interpelasi. Usulan sudah disampaikan ke pimpinan DPRD, Rabu kemarin.

Hak interpelasi DPRD untuk meminta penjelasan kepada Walikota Hefriansyah terkait kebijakan yang dianggap merugikan banyak aspek.

Beberapa poin yang disampaikan DPRD, mulai dari gagalnya P-APBD 2018, mangkraknya pembangunan tugu Sang Naualuh hingga pelantikan 176 Pejabat yang dilaksanakan Senin (6/1) kemarin. 

Jauh sebelumnya, DPRD Pematangsiantar pernah mengajukan hak angket atas dugaan penistaan etnis Simalungun oleh Walikota Hefriansyah pada pertengahan 2018.

Baca juga: Menelusuri Temuan BPK Sebesar Rp 46 Miliar Yang Disebut Oleh DPRD Siantar

Namun hasil dari penyelidikan dari Panitia Hak yang dibentuk hingga kini tak diketahui hasilnya. DPRD kembali mengusulkan hak Interpelasi.

Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah, dimintai pendapatnya mengenai usulan hak interpelasi dari sejumlah anggota DPRD, tampak biasa saja.

Hefriansyah, diwawancarai para awak media di Jalan MH Sitorus kompleks perumahan Rumah Dinas Walikota mengklaim telah melakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikannya menjawab soal pengangkatan dan pemberhentian jabatan JPT dan Administrator sebanyak 176 orang di Balaikota.

"Terserah mereka, yang penting Saya sudah lakukan sesuai undang-undang KASN, pasal 117 undang-undang 5 tahun 2014," tukasnya.

Meski begitu, Hefriansyah tidak ingin lebih banyak berkomentar mengenai hak interpelasi DPRD yang sedang diusulkan tersebut. 

Baca juga: DPRD Ajukan Hak Interpelasi Terhadap Walikota, Berikut Alasannya