HETANEWS.COM

Bawaslu Larang Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemko Pematangsiantar

Siantar, hetanews.com - Bawaslu Pematangsiantar melarang mutasi jabatan 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon [Paslon] Walikota dan Wakil. Larangan tersebut terhitung mulai hari ini, Rabu (8/1/2020).

Perihal pengawasan tahapan pencalonan Pilkada Pematangsiantar Bawaslu menyampaikan, larangan tersebut berdasarkan UU 10 Tahun 2016. 

Ketua Bawaslu Pematangsiantar, M Syafi'i Siregar mengatakan pihaknya juga melayangkan surat himbau larangan itu ke Walikota Pematangsiantar pada 2 Januari 2020 kemarin. 

"Larangan itu mulai berlaku tanggal 8 Januari 2020. Terhitung dari 6 bulan sebelum penetapan Paslon yakni 8 Juli 2020," kata Syafi'i.

Oleh sebab itu, Walikota tidak boleh melakukan rotasi atau mutasi pejabat di lingkungan Pemko Pematangsiantar hingga tingkat kelurahan.

"Larangan ini sesuai dengan instruksi Bawaslu RI dan kita sampaikan ke kepala daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak," jelasnya.

Ditambahkannya, jika ditemukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana, denda hingga pembatalan Paslon. 

"Kalau denda biasanya itu 600 sampai 6 Juta. Kalau paling terberatnya pembatalan calon bagi petahana," tegasnya.

Kepala daerah, sambung Syafi'i, dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon lain. 

"Ini juga dikhususkan kepada calon petahana. Jika ada ditemukan pelanggaran maka pembatalan sebagai calon," ucapnya menambahkan.

Pada pasal 71 poin 1 juga disebutkan pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, POLRI dan Kepala Desa/Lurah dilarang  membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Paslon.

Baca juga: 2 Ajudan Dapat Jabatan Strategis, Apakah Untuk Kepentingan Pilkada?

Penulis: huget. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Komentar 1
  • Fian Stanley Siahaan
    Harusnya jajarannya dulu diperbaiki, saat seleksi Panwascam kemarin banyak indikasi kecurangan dalam proses seleksi, dlm proses tersebut pihak bawaslu tidak transparan, padahal sesuai dgn ketentuan dan tatacara recruitment dinyatakan agar proses tersebut dilakukan secara terbuka, para peserta seleksi sangat kecewa dalam hal ini. Utk hal ini banyak diantara peserta merasa dikibulin. Ayolah jujur dan cobalah utk mempublikasi hasil seleksi tersebut, jangan ada dusta diantara kita,...

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan