HETANEWS.COM

Peternak Babi akan Melawan Pemerintah, Ganti Rugi Tidak Jelas

Seorang petugas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo menyemprotkan dessinfektan ke ternak babi di Desa Mulawari, Kecamatan Tigapanah, Kabupetan Karo, Sumatera Utara

Medan, hetanews.com - Penanganan penyebaran African Swine Fever (ASF) atau demam babi Afrika masih menimbulkan kontroversi.

Di satu sisi, Pemprov Sumut berencana memusnahkan seluruh babi di Sumut berdasarkan petunjuk dan arahan dari Kementerian Pertanian (Kementan). Di sisi lain, pemerintah tidak punya uang lebih untuk mengganti rugi ternak yang bakal dimusnahkan.

"Kalau babi kami dimusnahkan tapi tidak diganti rugi, tentu kami akan melawan. Kami akan memelihara kembali babi di tempat kami sebagai bentuk kekecewaan," kata Koordinator wilayah Asosiasi Peternak Babi Cabang Kabupaten Karo, Filemon Sitepu, Senin (6/10.

Filemon mengatakan, sebelum mengambil langkah tegas, sebaiknya Pemprov Sumut memikirkan matang-matang upaya yang bakal diambil. Katanya, kalaupun ingin memusnahkan babi di Sumut, peternak seperti dirinya oke-oke saja. Asalkan ganti ruginya jelas.

"Kami enggak akan memeras pemerintah dengan ganti rugi ini. Hanya saja, berilah kami ganti rugi yang layak," ungkap Filemon. Terpisah, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta waktu untuk menuntaskan penyebaran virus ASF ini. Katanya, ia tidak akan serta merta memusnahkan babi di Sumut. Mengingat jumlah babi di Sumut saat ini masih cukup banyak.

"Ada dilema di situ. Kalau saya iyakan ini bilang bencana, semua babi ini harus dimusnahkan. Kasih saya waktu satu bulan," kata Edy. Ia mengatakan, saat ini jumlah keseluruhan babi yang mati terserang ASF tembus 42 ribu lebih. Menurutnya, Pemprov Sumut belum mampu menerapkan sistem pencegahan, sebagaimana yang dilakukan Tiongkok.

"China butuh 20 tahun berikutnya tidak boleh memelihara babi sampai dinyatakan tempat steril. Mampukah itu dilakukan? Saya masih mencari peluang lain," terang Edy.

Mantan Pangkostrad ini mengatakan, sejauh ini tim yang dibentuk terus melakukan antisipasi penyebaran virus agar tidak semakin meluas. Dimana, kata dia, posko-posko pengawasan yang memantau kegiatan keluar masuk pengiriman babi ke Sumut terus diperketat.

"Yang kita antisipasi masuknya babi dari luar ke dalam dan sebaliknya, supaya tidak menular ke tempat lain," ucapnya. Sama seperti keterangan sebelumnya, Edy mengatakan posko yang dibentuk turut memantau peternak agar tidak membuang babi sembarangan. Nantinya, tim akan melakukan penguburan bangkai ini dengan menggunakan alat berat.

"Memperketat pos-pos, yang ada babi mati akan dikubur. Nanti masyarakat tidak membuang ke tempat lain," ujarnya. Kementerian Pertanian sebelumnya telah menyatakan 16 kabupaten/kota di Sumut sudah terjangkit wabah ASF. Untuk mengatasi wabah ini, muncul wacana pemusnahan babi.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut, Azhar Harahap menyebut pemerintah daerah tidak memiliki anggaran untuk membiayai ganti rugi babi milik peternak ataupun perusahaan. Apabila per ekor babi dihargai Rp 2 juta, pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang besar untuk dapat mengganti ruginya.

"Kalau di Sumut tidak ada menganggarkan dana untuk antisipasi penanganan masalah ini," ucapnya. Meskipun Kementan ada menganggarkan dana Rp 5 miliar untuk membantu Pemprov Sumut dalam mengantisipasi penyebaran virus ini, namun anggaran itu diklaim digunakan langsung oleh pemerintah pusat.

"Anggaran Rp 5 miliar itu pusat yang menggunakannya, tidak kita sentuh itu uangnya," ujarnya. Disinggung lebih lanjut mengenai penanganan kasus ini, Azhar terkesan memberikan jawaban yang tidak pasti.

"Besok kita rapat dulu untuk mengatasi masalah ini," ujarnya. Kemudian, dirinya juga memprogramkan aturan bagi perusahaan peternak babi. Dimana nantinya setiap perusahaan tidak boleh over kapasitas atau kelebihan jumlah. Akan tetapi, dirinya tidak menyebut berapa jumlah setiap perusahaan memelihara babi.

"Besok kita akan adakan rapat untuk membahas bagaimana penanganan babi miliki perusahaan. Karena populasi yang ada di perusahaan sudah cukup tinggi," ujarnya.

  • Tidak Bisa Berbuat Banyak

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga mengatakan Pemprov Sumut tidak bisa berbuat apa-apa dalam menyelesaikan kasus penyebaran virus ASF ini. Katanya, anggaran Rp 5 miliar yang disediakan pemerintah pusat itu tidak cukup. Apalagi Sumut ini sangat luas, dan peternaknya juga tidak sedikit.

"Kami menilai anggaran segitu masih terlalu kecil, melihat kasus kematian babi di Sumut yang setiap hari terus bertambah. Belum lagi di sembarang tempat bangkai babi dibuang oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab," ujar politisi PKB ini. Ia mengatakan, Pemprov Sumut dipastikan tidak punya biaya untuk menuntaskan kasus ini.

"Kita kan sudah ketok R-APBD 2020, tak mungkin lagi untuk itu ditampung. Dibuat Pergub pun juga tidak bisa, dengan alasan tidak ada status atas wabah ini. Makanya kita perlu bantuan pusat. Mana tahu ada tersedia dana taktis dan lain sebagainya," katanya.

Sekretaris Fraksi Nusantara DPRD Sumut ini juga menambahkan, mengenai permintaan ganti rugi masyarakat atas kematian hewan ternaknya, belum ada mengarah ke sana. Lagi-lagi persoalan belum adanya status terhadap wabah kolera babi di Sumut.

"Pada prinsipnya kami tetap mendesak supaya pemerintah pusat cepat menuntaskan kasus ini. Sebab kalau terlalu lama, kami khawatir persoalan bisa jadi tambah kompleks. Apalagi setiap hari ada berita pembuangan bangkai babi di mana-mana," katanya.

Sumber: tribunmedan.com 

Editor: Suci Damanik.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan