HETANEWS

Mantan Sekdis Disbudpora akan Gugat Bupati Samosir ke PTUN

Saut Limbong. (foto/stm)

Samosir, hetanews.com - Mutasi pejabat yang terjadi di lingkungan Pemkab Samosir, dinilai tidak taat azas, serta kental dengan aroma politis.

Pasalnya, banyak pejabat dinonjobkan tanpa alasan yang jelas. Bahkan tidak ada pelanggaran disiplin PNS, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hal tersebut dijelaskan oleh Saut Limbong yang diberhentikan dari jabatan Sekretaris Dinas Budpora Pemkab Samosir.

"Saya tidak tahu menahu, mengapa saya dinonjobkan, padahal saya tidak pernah melanggar disiplin PNS,"terang Saut Limbong kepada wartawan, di kediamannya, jalan FL.Tobing Pangururan, Senin (6/1/2020).

Ditambahkannya, mutasi PNS memang kewenangan Bupati dan badan pertimbangan pangkat dan jabatan (Baperjakat), tapi mutasi ini kental dengan aroma politis, tidak taat azas.

Sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010, dijelaskan, bahwa terhadap PNS yang penilaian kinerjanya tidak sesuai dengan target dapat dikenakan sanksi administrative, sampai dengan pemberhentian.

Adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS yaitu "Penurunan jabatan berkaitan dengan hukuman disiplin PNS yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP Disiplin PNS”).

Tingkat hukuman disiplin terdiri dari, (1) Jenis hukuman disiplin ringan, terdiri dari, teguran lisan, teguran tertulisn, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. (2)Jenis hukuman disiplin sedang, terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Dan (3) Jenis hukuman disiplin berat, terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah merupakan salah satu jenis hukuman disiplin berat PNS, paparnya sambil membaca PP 53 dimaksud.

"Dalam waktu dekat, saya akan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) regional Sumatera dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk selanjutnya akan saya gugat Bupati ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN - red), untuk membuktikan, bahwa mutasi dan rotasi serta saya nonjob dari jabatan sekretaris Dinas Budpora tanpa ada disiplin PNS yang saya langgar,"tegasnya.

"Saya berdoa kepada Tuhan, supaya Bupati Samosir dikemudian hari tidak memperlakukan penempatan PNS di jajaran Pemkab Samosir tidak arogan serta sewenang-wenang,"ungkapnya.

Dijelaskan Saut Limbong, jabatan memang bukan segalanya, tapi jabatan itu perlu dan harus digunakan dengan baik untuk pelayanan dan kemaslahatan umum, bukan kepentingan oknum tertentu demi kepentingan politik.

"Saya juga mengharapkan agar kelak Bupati pemenang Pilkada Samosir 2020 ini adalah orang yang mengetahui dan mematuhi aturan perundang- undangan dalam hal penempatan PNS di jajaran Pemkab Samosir,"tandasnya.

Menanggapi hal mutasi dan adanya pejabat dinonjobkan di jajaran Pemkab Samosir, baru-baru ini, auditor Kepegawaian Nasional (BKN) regional Sumut, Hotlan Sitorus SE, mengatakan "Pembebasan dari jabatan adalah merupakan jenis hukuman disiplin tingkat berat. Dan pembebasan itu harus melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam PP 53 tahun 2010.

Jadi apabila ada pejabat yang dibebaskan dari jabatanya harus memiliki alasan yang kuat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, katanya.

"Saya sarankan, sebaiknya pejabat yang dinonjobkan tanpa alasan dapat berkonsultasi ke BKN dan ASN serta Menpan,”katanya. 

Penulis: stm. Editor: gun.