HETANEWS

Walikota Tak Pernah Hadir Dalam Rapat Pembahasan Gaji Pegawai PDPHJ

RDP Komisi II dan Direksi dan Badan Pengawas PDPHJ, Senin 6 Januari 2020.

Siantar, hetanews.com – DPRD Pematangsiantar bersepakat mengusulkan hak interplasi DPRD kepada Walikota Pematangsiantar. Usulan hak interplasi itu disampaikan oleh anggota DPRD Komisi II. Usulan itu disebabkan Walikota tak pernah hadir selama RDP.

Komisi II DPRD menggelar rapat dengar pendapat [RDP] dengan jajaran direksi PDPHJ dan Badan Pengawas PDHJ, Senin (6/1/2020) siang, di ruang komisi II DPRD Pematangsiantar.

Pada kesempatan ini, Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah, yang seharusnya hadir dalam RDP tidak memenuhi panggilan untuk ke dua kalinya setelah RDP pertama Senin (23/12/2019) lalu.

Sama seperti RDP sebelumnya, agenda Komisi II dengan Walikota sebagai pemilik PDPHJ terkait penyelesaian gaji karyawan yang belum dibayarkan.

Pada saat rapat digelar, Ketua Komisi II DPRD, Rini Silalahi, terpaksa menskors rapat sampai batas waktu yang tidak ditentukan akibat ketidak hadiran walikota. Rini menyampaikan ketidakhadiran Walikota tidak akan menyelesaikan permasalahan.

"Sehubungan walikota dan dirut tidak hadir, maka rapat kita skors hingga waktu yang belum ditentukan. Dan kami akan rapat bersama pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti masalah ini." ungkap Rini.

Baca juga: Walikota Perlu Memberikan Perhatian Serius ke PDPHJ

Terdapat beberapa anggota DPRD yang mengusulkan hak interplasi dari komisi II diantaranya Wakil Ketua komisi II Ferry Sinamo,  sekretaris komisi II Netty Sianturi, dan beberapa anggota komisi II DPRD Siantar.

Wakil ketua Komisi II Ferry Sinamo tampak kesal, padahal undangan kepada Walikota yang dilayangkan DPRD guna memperbaiki di PD PHJ. 

“Ini yang harus dijawab oleh Walikota selaku Pemilik perusahaan, mengapa menempatkan begitu banyak dirut dan badan pengawas ditengah keterbatasan anggaran." ungkap Ferry.

Direktur Keuangan PDPDHJ, Toga Sehat Sihite, ditemui usai RDP mengaku direksi sudah membayarkan 2 bulan gaji pegawai dari 3 bulan yang tertunggak di tahun 2019.

“Dua bulan, tapi untuk bulan ke dua ini, gaji direksi dan Badan Pengawas serta struktural belum gajian,” ungkapnya.

Dia juga mengatakan dalam waktu dekat ini direksi akan melakukan strategi dalam menanggulangi gaji pegawai yang membengkak tiap bulannya. Salah satunya, kata dia, perampingan dan restruktrulisasi organisasi.

Baca juga: Walikota Hefriansyah Tak Hadir Saat Rapat Pembahasan Gaji Pegawai PDPHJ

Penulis: gee. Editor: edo.