HETANEWS.COM

Ribuan Warga Terancam tidak Masuk Data PBI Jaminan Kesehatan

Unjuk rasa warga dari Formikom di Balaikota Pematangsiantar pada 15 November 2018, menuntut data BPNT yang dinilai tidak tepat sasaran

Siantar, hetanews.com - Pendataan sekaligus verifikasi penerima bantuan iuran [PBI] Jaminan Kesehatan di Kota Pematangsiantar mengalami kendala. Pasalnya, ribuan warga kurang mampu banyak yang tidak terdata dan tidak terverifikasi.

"Untuk kuota di Kota Pematangsiantar, PBI Jaminan Kesehatan sebesar 7.485 Kartu Keluarga. Namun yang terdata dan terverifikasi hanya 2.734 KK. Itu karena respon lurah maupun RT yang kurang baik," ujar Aulia Irfan Nasution, Sabtu (21/12/2019).

Kordintor pendataan dan verifikasi PBI Jaminan Kesehatan dari PT BKI [Biro Klarifikasi Indonesia] ini mengakui, hal itu diakibatkan kurang baiknya respon para pihak kelurahan di Kota Pematangsiantar.

Ia memperkirakan, dari data yang dimiliki ada ribuan warga miskin di Kota Pematangsiantar yang seharusnya terdaftar sebagai PBI BPJS terancam terabaikan.

Baca juga: Dua Kali Berunjukrasa, Hefriansyah Tak Kunjung Menatap Warganya, Apa karena Miskin?

Pihaknya mengaku mengalami kendala saat melakukan pendataan. Tak jarang ada pihak kelurahan  hanya sedikit memberikan data yang dibutuhkan petugas pendataan.

Dalam hal ini, data yang dibutuhkan dalam bentuk KTP, KK, rekening pembayaran listrik dan rekening pembayaran air. 

"Pihak Kemensos telah menerbitkan data prelist PBI BPJS untuk Kota Siantar, yang terdiri dari 53 kelurahan," katanya.

Dijelaskannya, data prelist adalah data PBI Jaminan Kesehatan  yang dinonaktifkan untuk diverifikasi kelayakannya sebagai penerima PBI, atau tidak sebagai penerima PBI Jaminan Kesehatan.

"Data prelist itu dibahas pihak kelurahan melalui muskel. Lalu, dari data prelist pihak kelurahan menentukan warga yang pantas sebagai PBI, untuk kemudian diverifikasi oleh petugas dari PT BKI," terangnya.

Dalam melakukan data dan verifikasi bagi warga, kata dia, pihak kelurahan dan RT yang lebih mengetahui kondisi status sosial warga.

"Kendalanya kordinasi dengan pihak kelurahan dan RT, kurang respon. Pendataan dan verifikasi yang mereka lakukan juga belum maksimal," ungkapnya.

Dengan kondisi seperti itu, Aulia mengkhawatirkan 4.751 KK yang belum terdata dan terverifikasi dari kuota 7.485 KK  akan dirugikan. Sebab tidak terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan.

Untuk diketahui, PBI Jaminan Kesehatan merupakan bagian dari kelompok peserta BPJS Kesehatan, yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos.

Baca juga: Pakai Data Tahun 2016, Warga Miskin Siantar Tak Dapat BPNT

Penulis: huget. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Aplikasi Heta News sudah tersedia di Google Play Store. Silakan pasang di ponsel pintar Anda!