HETANEWS.COM

Mengadu ke DPRD: Jukir Dipecat, Pengutipan Parkir Oleh Preman

Darlis Jambak

Siantar, hetanews.com - Tak ditanggapi oleh Walikota Hefriansyah, 3 orang Juru Parkir [Jukir] mengadu ke DPRD Pematangsiantar. Menutut dana bagi hasil, jukir mengaku ada yang dipecat hingga pengutipan parkir dilakukan preman.

Kehadiran para Jukir didampingi oleh LSM Macan Habonaron dan  DPD LSM LEPPANSI Pematangsiantar, Rabu (18/12/2019) sore pukul 14.00 WIB.

Jukir menyampaikan keluhan mereka terkait dana pembagian hasil sebesar 46 persen yang belum dibayarkan selama dua tahun. 

Selain itu mereka  harus menyetor uang parkir mulai dari Rp 80 Ribu sampai Rp 130 Ribu setiap harinya kepada Dishub Pematangsiantar.

"Biasanya setoran yang diberikan Rp 80 ribu sampai Rp 130 ribu. Tergantung lokasi parkirnya. Kalau aku Rp 130 per hari menyetor ke Dishub melalui kordinator," ujar Jukir, Sabaruddin Hutagalung.

Bahkan, jika lahan parkir sepi pengunjung atau karena musim penghujan Ia mengaku harus memenuhi biaya setoran.

"Kadang gak dapat target setoran. Misalnya kalau hujan ya nombok lah. Karena setoran parkir ini  terus diminta. Mau hari  Senin atau libur tetap diminta," katanya. 

Dana bagi hasil senilai 46 persen yang dibagi selama satu bulan sekali, sudah 2 tahun tak dibayarkan. Saat mempertanyakan itu, Jukir mengaku diancam pecat oleh petugas Dishub.

Bahkan satu orang diantara mereka mengaku sudah  dipecat karena menuntut dana bagi hasil itu kepada Dishub. 

"Kemarin saya nyetor. Saya gak mau karena waktu saya minta kwitansi dan tanda tangan penyetoran mereka  gak mau ngasih. Aku ngasih setoran ke Hasudungan Sinambela," kata Darlis Jambak, yang dipecat dari Jukir saat menuntut keadilan.

Pernyataan Jukir dibenarkan oleh Ketua LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu. Kata Jansen banyak ditemui kejanggalan yang terjadi pada pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dishub.

Jansen menjelaskan, Perwa No 35 Tahun 2017 tentang pengelolaan parkir  tepi jalan umum sudah diatur terkait pembagian dana bagi hasil. 

"Jukir ditakut-takuti oleh Disub sampai jam 12 Malam. Dalam Perwa Dishub adalah pengawas bukan bagi hasil," kata Jansen.

Kejanggalan yang dimaksud, kata Jansen, Dishub sampai sekarang tidak mau buat kwitansi dan tanda tangan terima setoran dari Jukir.

"Dibawa preman preman untuk menagih biaya parkir oleh Dishub, kasihan Jukir ini," katanya.

Dia juga mengatakan, kartu tanda pengenal Jukir seharusnya ditanda tangani oleh Kadishub bukan Kabid. 

"Yang menandatangi ini kartu tanda pengenal dalam Perwa seharusnya Kadis. Dibilang lagi ini tidak berlaku, seharusnya Kadis sesuai Perwa. Itu Kabid Dishub Moslen Sihotang, jangan lagi disitu. Makin parah nanti orang Parkir ini," katanya. 

"Pak Jambak ini sudah sudah dipecat, jangan lah maunya pas suasa Natal tahun dan tahun baru ini ada masalah kek gini, kan kasihan mereka," imbuhnya.

Dalam audiensi yang digelar diruang rapat gabungan komisi DPRD, tidak dihadiri Dinas perhubungan. Keluhan Jukir diterima oleh anggota DPRD sebagai perwakilan. 

Wakil Ketua Komisi III, Daud Simanjuntak menyampaikan, sebelum dilakukan Rapat Dengar Pendapat [RDP], pihaknya meminta waktu untuk melengkapi beberapa data parkir. 

"Setelah pertemuan ini kita akan melanjutkan ini dengan RDP setelah kami sampaikan hasil dari audiensi ini," ucap Daud, mengapresiasi keberanian para Jukir yang mewakili nasib jukir lainnya.

Hingga berita ini dimuat, pihak Dishub Pematangsiantar belum memberi keterangan. Ditemui pada Rabu Siang, tidak satupun pejabat Dishub berada diruang kerjanya.

"Lagi keluar pak, lagi kelapangan," ujar salah seorang pegawai Dishub.

Baca juga: Mengadu ke Walikota, Jukir Menangis Tak Ada yang Menerima

Penulis: huget. Editor: edo.

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan

Daftarkan diri Anda sebagai anggota Heta News untuk selalu mendapatkan buletin berita populer langsung di kotak surat elektronik Anda!

Berlangganan