HETANEWS.COM

Walikota Perlu Memberikan Perhatian Serius ke PDPHJ

Pegawai PDPHJ berjalan keluar saat RDP di Skors, Selasa 17 Desember 2019, siang.

Siantar, hetanews.com - Walikota Hefriansyah sebagai pemilik Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya [PDPHJ] diminta memberikan perhatian serius menyelesaikan pembayaran gaji karyawan perusahaan selama 6 bulan. 

Hal itu merupakan salah satu poin penting dari hasil rapat dengar pendapat [RDP] antara Komisi II DPRD, direksi PDPHJ dan sejumlah pegawai, di ruang rapat gabungan komisi, Selasa (17/12/2019).

"Kami menyarankan agar jajaran direksi dan badan pengawas menghadap Walikota untuk menjelaskan tertunggaknya gaji pegawai selama 6 bulan," ujar Wakil ketua Komisi II, Ferry SP Sinamo.

Dari hasil laporan, gaji pegawai yang menunggak belum dibayarkan 4 bulan di tahun 2017 serta bulan Oktober dan November pada tahun 2019, termasuk gaji jajaran direksi. 

Direktur Keuangan, Toga Sehat Sihite, mengungkapkan, bahwa sebayak 311 pegawai hanya dapat dibayarkan gaji untuk 1 bulan saja. Pihaknya akan membayarkan gaji tersebut pada Jumat 20 Desember 209.

"Yang bisa kami sampaikan pada saat ini, gaji yang bisa kami bayarkan hanya satu bulan pada hari Jumat tanggal 20 Desember, khusus yang tertunggak dua bulan di tahun 2019," katanya.

Untuk membayar gaji 311 pegawai per satu bulan kisaran Rp 437 Juta. Untuk menalangi itu, direksi berinisiasi melakukan peminjaman uang yang tidak melanggar peraturan perusahaan. 

"Asumsi kami sekarang, pembayaran gaji belum cukup untuk hari Jumat. Karena keuangan saat ini hanya Rp 19 Juta. Ini kondisi real perusahaan. Jadi kami direksi akan melakukan peminjaman dari luar," ungkap Toga.

"Sementara gaji yang tertunggak tahun 2017 akan kami bayar selama bertahap dan itu utang perusahaan, dan ketika keuangan perusahaan stabil, kami akan bayarkan," jelasnya.

Disampaikannya, direksi berharap agar  karyawan perusahaan mengetahui persoalan keuangan yang terjadi perusahaan yang  mengelola pasar horas itu.

Meski begitu, RDP yang berlangsung selama dua sesi ini menyimpulkan agar pembayaran gaji pegawai oleh direksi dibayarkan untuk  3 bulan, sekaligus pembayaran gaji pada 25 Desember 2019.

"Jadi kesimpulannya, direksi harus membayarkan 3 bulan gaji pegawai, untuk di tahun 2019. Seperti yang disampaikan tadi, mau dipinjamkan dulu asal tidak melanggar peraturan perusahaan," kata Ketua Komisi II, Rini Silalahi.

Baca juga: Ini Kata Dirut PD-PHJ Terkait Persoalan di Perusahaan yang Dipimpinnya

Penulis: gee. Editor: edo.

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!

Masukkan alamat E-mail Anda di bawah ini untuk berlangganan artikel berita dari Heta News.

Jangan lupa untuk memeriksa kotak masuk E-mail Anda untuk mengkonfirmasi!