HETANEWS

KPK Minta Wacana Hukuman Mati Koruptor Tidak Hanya Retorika

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang

Jakarta, hetanews.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta wacana hukuman mati koruptor tidak hanya dijadikan retorika. Sebab, wacana tersebut bisa banyak menuai perdebatan.

"Yang kita mau kan pastilah tidak retorika. Makanya soal hukuman maksimal, hukuman minimal, itu kita bisa berdebat," ungkap Saut, Jumat (13/12/2019).

Ia menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum KPK biasanya selalu banyak pertimbangan ketika melayangkan tuntutan hukuman maksimal kepada para terdakwa kasus korupsi. Saut mengatakan, Jaksa KPK selalu mengajukan tuntutan sesuai perbuatan.

"Kan kita selalu jelas, pasalnya, pasal berapa. Terus kemudian nanti penyidik berdiskusi dengan penuntut. Kemudian pimpinan memutuskan di pasal itu digunakan maksimal berapa. Yang Mulia Hakim (kasih hukuman) berapa. Itu semua bisa debatable," katanya.

Saut menilai besar-kecil hukuman yang ada saat ini memang belum cukup memberikan efek jera kepada para koruptor. Oleh karena itu, KPK bakal lebih fokus memaksimalkan pencegahan ketimbang penindakan.

"Oleh sebab itu, kalau memang selama ini disebutkan bahwa pencegahan itu penting, itu sudah bagian maincourse-nya KPK selama ini. Jadi sekali lagi kita supaya jangan terlalu terlibat pada retorika itu," paparnya.

"Karena memang di Pasal 2 sudah ada (hukuman mati untuk koruptor), tapi kan keadaan tertentu. Keadaan tertentunya kan sangat minimal. Keadaan tertentunya itu ekonomi lagi suram, terus bencana alam, pengulangan tindak pidana korupsi," imbuhnya.

Jika merujuk Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah tertuang aturan hukuman mati untuk koruptor. Pasal yang mengatur hukuman mati tersebut berbunyi: Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Aturan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan UU 31/1999. Disebutkan: Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo membuka peluang menghukum mati koruptor apabila rakyat menghendaki. Hal itu diutarakan Jokowi saat berdialog dengan salah seorang siswa SMKN 57 Jakarta.

"Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat," ucap Jokowi, "Itu yang pertama kehendak masyarakat. Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor itu dimasukkan."

sumber: okezone.com

Editor: sella.