HETANEWS

Sineas Australia David Bradbury Angkat Peristiwa Pepera 1969 di Papua Barat Menjadi Film Dokumenter

Film dokumenter terbaru 'Act of No Choice' diangkat dari peristiwa Pepera di tahun 1969 (Flickr, Carsten ten Brink)

Hetanews.com - Mengangkat peristiwa yang mengubah nasib Papua di tahun 1969, David Bradbury membuat film dokumenter berjudul 'Act of No Choice'.

Apakah cerita film sebagai sesuatu yang benar, silakan membandingkannya juga dengan kesaksian sejumlah mantan pejuang yang pernah terlibat langsung dalam proses Pepera Papua Barat, di bagian berikut dari berita ini.

David adalah pembuat film dokumenter asal Australia yang dua karyanya pernah dinominasikan oleh Academy Award, yakni 'Front Line' dan 'Chile: Hasta Cuando?', sebagai dokumenter terbaik, masing-masing di tahun 1981 dan tahun 1987.

Kali ini David Bradbury mengangkat permasalahan di Papua Barat berdasarkan wawancaranya dengan Hugh Lunn, jurnalis asal Australia yang sudah meraih sejumlah penghargaan bergengsi di bidang jurnalistik di Australia, termasuk Walkley Award di tahun 70-an.

Di tahun 1969, Hugh Lunn membuat laporan soal Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera untuk menentukan nasib Papua yang melibatkan Belanda dan Indonesia.

Penentuan status Papua Barat, yang saat itu bernama Irian Barat antara kedua negara memang sudah menjadi masalah sejak Konferensi Meja Bundar di tahun 1949.Baru di rezim Presiden Soeharto yang dimulai di tahun 12 Maret 1967, pemerintah Indonesia mengambil sikap.

Saat Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda tolak usulan delegasi Indonesia yang merasa wilayah Indonesia harus meliputi seluruh Hindia Belanda. (Wikipedia Commons, Collectie / Archief: Fotocollectie Anefo, Daan Noske / Anefo)
Saat Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda tolak usulan delegasi Indonesia yang merasa wilayah Indonesia harus meliputi seluruh Hindia Belanda. (Wikipedia Commons, Collectie / Archief: Fotocollectie Anefo, Daan Noske / Anefo)

Sejarah mencatat Indonesia menyetujui diadakannya referendum lewat Pepera untuk menentukan apakah Papua Barat bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka.

Dilaporkan pihak militer Indonesia menyeleksi lebih dari seribu warga Papua agar mereka memilih bergabung dengan Indonesia.

Meski hasil Pepera kemudian diakui oleh badan PBB, keabsahan hasilnya masih dipertanyakan banyak pihak hingga saat ini, terutama oleh para aktivis yang masih merasa Papua dan Papua Barat harus memisahkan diri dari NKRI.

Tak hanya itu, mereka juga masih menuntut agar Indonesia segera menggelar referendum baru yang melibatkan lebih banyak warga Papua untuk menentukan nasibnya sendiri.

David mengatakan lewat filmnya, ia ingin agar penonton melihat soal ketidakadilan dan buruknya kemanusiaan di Papua Barat.

"Saya ingin dunia melihat 50 tahun setelah warga Papua dikhianati, bagimana situasi di sana, dan memberikan kesepakatan yang lebih adil dan referendum yang tulus untuk mereka sekarang," kata David kepada program ABC TV, 'The World'.

David yang juga pernah menjadi wartawan ABC Radio mengatakan warga Australia saat ini kurang memahami soal apa yang terjadi di Indonesia, khususnya Papua Barat.

"Media kurang melakukan tugasnya juga secara politik terbagi di kalangan politisi," katanya yang merasa pemerintah Australia "tidak melakukan apa-apa" berkaitan soal Papua.

Tapi ia percaya masih ada harapan dan aspirasi dari warga Papua Barat untuk terus berupaya mengubah nasibnya sendiri.

"Mereka tidak pernah menyerah sejak tahun 1969 dan sekarang saat dunia menutup mata soal kesengsaraan selama 50 tahun, mereka terus berupaya," kata David.

David berharap lewat filmnya, warga Australia akan menekan para politisi Australia untuk bisa melakukan sesuatu demi masa depan Papua Barat.

Kesaksian Pejuang Kemerdekaan Papua Barat-Irian Jaya

Tahun 2011 yang lalu saya silaturahmi ke rumah seseorang yang saya anggap sesepuh. Beliau tinggal di kota kecil Jawa Tengah tempat salah satu pusat sejarah kerajaan islam.

Beliau adalah pria berusia sekitar 80 tahun dan tinggal dengan istri tercinta. Pada temu-kangen itulah beliau buka "album kenangan" masa perjuangan Papua Barat untuk gabung dengan Republik Indonesia (RI).Dengan suara agak terbata-bata, dengan luapan semangat berapi-api, dan dengan diiringi rasa bangga sebagai anak bangsa, beliau bercerita.

Sekitar enam bulan sebelum diadakan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) Papua Barat tahun 1969, beliau diberi tugas dari Jawa Tengah menuju Manokwari Papua Barat.Tujuannya adalah memberi penerangan kepada masyarakat akar rumput bahwa Indonesia mengajak mereka gabung ke pangkuan nusantara.

Ketika itu Belanda masih menjajah Papua. Menurut versi Indonesia mengatakan bahwa Belanda sudah janji untuk menyerahkan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia.

Di mata Indonesia adalah tidak benar bila Belanda mengakali agar Papua Barat lepas dari RI. Karena sama-sama bekas koloni Belanda maka sejak Indonesia merdeka dari Belanda tahun 1945 mestinya Belanda menyerahkan koloni Papua Barat kepada RI.Karena Belanda ngeyel, singkat cerita diadakan pemungutan suara yang diberi nama PEPERA dengan penengah PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).

Untuk memenangkan perolehan suara, otoritas Indonesia mengirim "juru bicara" atau "juru penererang" di antaranya adalah beliau yang sedang saya bahas ini.

Beliau adalah anggota pergerakan organisasi pemuda.Konon beliau amat kaget ketika menapak kaki di Papua Barat yang masih hutan lebat. Namun sebagai pemuda beliau bersama istri sukses menjalankan tugas negara. Dari hutan ke hutan beliau menyusuri jalan dengan fasilitas negara.

Beruntunglah warga Papua Barat menyambut hangat kedatangan beliau sebagai sodara sebangsa dari Tanah Jawa. Saking hangat dan akrabnya bikin beliau betah tinggal di Papua Barat yang di kemudian hari ganti nama wilayah menjadi Irian Jaya.

Singkat cerita perolehan suara PEPERA dimenangkan Indonesia sehingga resmi sudah Papua Barat masuk wilayah negara RI. Dan atas sukses besar itu beliau diminta datang ke Istana Negara Jakarta.

Konon beliau berpotensi - ada bisik-bisik dari pejabat - untuk menduduki jabatan khusus pada bidang diplomasi negara. Kala itu Adam Malik menjabat Menteri Luar Negeri dan Soeharto menjabat Presiden.Namun beliau telanjur betah.

Merasa nyaman dan happy ngumpul dengan "sodara ketemu gede" yaitu warga asli Papua Barat. Bahkan konon mereka yang dulunya belum beragama memutuskan menganut agama islam.

Sebagai muslim beliau dan istri tambah semangat dengan mengajarkan agama islam. Mungkin atas pertimbangan inilah beliau menolak dengan halus untuk tidak ikut hadir ke istana negara di Jakarta.

Kesaksian Seorang Saksi PEPERA

Peristiwa politik sekaligus peristiwa sejarah tahun 1969 di Papua yaitu Referendum untuk menentukan status politik wilayah Papua hingga kini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan aktivis Papua. Mereka menuding bahwa Pelaksanaan referendum yang dikenal dengan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) itu, ilegal.

Salah satu pertemuan Indonesia-Belanda yang difasilitasi pihak ketiga yang netral. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang sejarah integrasi Papua kedalam NKRI. (http://www.savevid.com)
Salah satu pertemuan Indonesia-Belanda yang difasilitasi pihak ketiga yang netral. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang sejarah integrasi Papua kedalam NKRI. (http://www.savevid.com)

Terkait hal itu, saya coba share tulisan seorang saksi sejarah seorang tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah PEPERA tahun 1969 itu. Beliau adalah Moch. Hatta Abad, S.H.Kasaksiannya itu dipublikasikan di Majalah Tempotanggal 16 Mei 1999.

Setelah Bung Karno menyatakan konfrontasi dengan Belanda, peristiwa-peristiwa penting telah terjadi, antara lain Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) atau Act a Free Choice, yang disaksikan utusan PBB, pada 1969.

Tanggung jawab pelaksanaan Pepera diserahkan kepada Panitia 9 yang dilantik oleh DPRD setempat. Panitia ini bertugas menghubungi para tokoh masyarakat secara langsung untuk bergabung dalam Dewan Musyawarah Pepera, yang disingkat DMP.

Sebagai salah seorang anggota panitia itu, saya berhari-hari menelusuri hutan, menyeberangi sungai, dan berjalan kaki dengan berbagai ancaman binatang buas, dengan tujuan mengumpulkan tokoh masyarakat, demi suksesnya Pepera.

Kami berhasil mengumpulkan mereka di Wamena dan mereka pun bebas berbicara tanpa tekanan di hadapan utusan PBB. Hasilnya, anggota DMP memilih bergabung kembali ke pangkuan RI. Ini adalah titik awal bahwa Irian Barat "kembali" dan diakui dunia internasional.

Bagi karyawan perusahaan asing yang sedang mengeskplorasi emas dan tinggal jauh di pedalaman, menurut saya, tuntutan memisahkan diri dari Indonesia bukan jalan yang terbaik. Saya mencintai Irianjaya karena kita adalah satu, dari Sabang sampai Merauke.

Sumber: tribunnews.com

Editor: tom.