HETANEWS

Ma'ruf: Majelis Taklim Tak Wajib Terdaftar, Tapi Tak Dapat Pembinaan

Wapres Ma'ruf Amin di Pembukaan Silaknas ICMI, di Universitas Negeri Padang, Sumbar.

Jakarta, hetanews.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memanggil Menteri Agama Fachrul Razi pada Senin (9/12) untuk membicarakan sejumlah isu. Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai Permenag 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim.

Peraturan ini menjadi perbincangan dan menimbulkan kontroversi. Terkait hal ini, Ma'ruf memahami pro dan kontra di kalangan masyarakat terhadap peraturan ini. Namun, ia menilai peraturan tersebut dibuat agar majelis taklim bisa mendapatkan pelayanan dan pembinaan.

"Kita sudah sepakat dan sebenarnya, Pak Menteri juga sama. Bahwa intinya Kementerian Agama itu akan mendaftar majelis-majelis taklim untuk pelayanan dan pembinaan. Tetapi memang tidak harus atau tidak wajib. Jadi bagi mereka yang memang mau didaftar, nanti akan diberikan pelayanan dan pembinaan. Saya kira itu. Nanti Permenagnya disesuaikanlah," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (11/12).

Karena sifatnya tidak wajib, Ma'ruf tidak mempermasalahkan jika ada majelis taklim yang tidak mau mendaftarkan di Kemenag. Mereka juga tetap ada beraktivitas seperti biasa, namun tidak akan mendapatkan pelayanan dan pembinaan dari Kemenag.

"Enggak ada masalah (kalau tidak mau daftar). Tapi tidak dapat pelayanan dan tidak dapat pembinaan karena tidak mau (daftar)," tuturnya.

"Bolehlah (tetap beraktivitas). Kecuali melanggar, itu ada urusannya sendiri. Tapi tidak memperoleh pembinaan dan pelayanan. Sehingga daftar tetap berjalan dan tidak harus menimbulkan kontroversi," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi majelis taklim untuk mendaftar. Salah satunya pengajar atau pematerinya tidak radikal.

Wapres Ma'ruf Amin, Silaknas MES
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan sambutan dalam acara Silatuhrahim Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (15/11). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Persyaratan ustaz, pengajarnya juga gampang saja, ada dua persyaratan. Satu, dia menguasai membaca Al-Quran, bisa menguasai Al-Quran dengan baik dan hadis," kata Fachrul di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

"Kedua, menguasai ilmu agama Islam dengan baik, dua itu aja, enggak ada ngomong radikal, enggak ada. Selama dia memenuhi silakan menjadi ustaz di situ," lanjut dia.

Permenag tentang Majelis Taklim secara garis besar mengatur soal tugas dan tujuan majelis taklim. Di dalamnya terdapat aturan soal pendaftaran, penyelenggaraan yang mencakup pengurus, ustaz, jemaah, tempat, hingga materi ajar.

Sumber: kumparan.com 

Editor: suci.