HETANEWS

'Semua Ormas Harus Taat Konstitusi dan Berbasis Ideologi Pancasila'

Jakarta, hetanews.com - Organisasi Kemasyarakatan (ormas) diingatkan agar memiliki visi misi yang tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ketentuan dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan juga harus ditaati.

"Jadi semua Ormas tanpa kecuali sepanjang itu di Indonesia harus taat konstitusi kita yaitu UUD 45, dan juga harus berbasis pada ideologi kita, Pancasila," kata Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing dalam keterangannya, Sabtu (7/12)

Menurutnya, jika ada Ormas menolak persyaratan dalam regulasi yang sudah ditentukan menjadi wewenang pemerintah untuk tidak memberikan izin. Dia menegaskan bahwa Ormas apapun di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.

"Jadi jangan diartikan bahwa pembuatan aturan yang harus ditaati sebuah ormas dianggap sebagai sesuatu yang melanggar konstitusi. Itu tidak. Dengan demikian persyaratan seperti tertuang di UU itu harus dipenuhi seluruh Ormas," tuturnya.

Dalam pengamatannya, pemerintah juga harus tetap hati-hati saat membuat keputusan memberi izin atau menolak permohonan Ormas. Pasalnya itu akan jadi catatan sejarah dalam perjalanan rezim tertentu.

"Bernegara harus ada ideologi, bernegara harus ada konstitusi, harus ada aturan. Coba bayangkan kalau tidak ada ideologi, apa yang menjadi dasar kita berpijak dalam berbangsa dan bernegara. Coba bayangkan tanpa konstitusi, apa yang menjadi bangunan dari pondasi bangsa ini," jelasnya.

Sementara itu, terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 tentang penanganan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), Emrus mengajak semua pihak untuk melihat secara objektif dan proporsional. Dalam pandangannya SKB tersebut hanya untuk mencegah ASN menyebarkan paham radikal

"Bila didalami makna yang tertera pada 11 poin yang ada di dalam SKB tersebut sangat bagus dan produktif. Dari segi isi, saya belum menemukan narasi yang membatasi kreativitas ASN dalam melaksanakan tugasnya serta tidak ada satu kata atau kalimat yang bisa menjadi legalisasi menuduh seorang ASN yang kritis sebagai radikal," terang Emrus.

Kemudian dari sudut kritis, kata Emrus, dengan SKB ini justru setiap ASN dalam suatu instansi pemerintah menjadi lebih kritis. Misalnya, sesama anggota ASN dapat menilai secara kritis perilaku ASN yang lain membentuk kelompok eksklusif. Mereka yang homogen dari sudut kepercayaan tertentu yang militan membentuk in-grup tersendiri, sementara ASN yang lain, sebagai out-group mereka.

"Padahal salah satu fungsi sosial ASN adalah perekat bangsa, menjunjung tinggi keberagaman, perilaku pluralis, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bangunan rumah bersama bernama NKRI," tandasnya.

Sumber: merdeka.com 

Editor: suci.