HETANEWS

Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945: Kami Pro Demokrasi

Jokowi memberikan sambutan di puncak acara HUT ke-8 NasDem di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/11). Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

Jakarta, hetanews.com - Presiden Joko Widodo menolak wacana amandemen UUD 1945 yang terus bergulir. Jokowi tak ingin amandemen itu meluas ke sejumlah poin lain, apalagi adanya usulan pemilihan presiden oleh MPR dan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan menegaskan sependapat dengan Jokowi. Demokrat secara tegas menolak amandemen UUD 1945.

"PD sejak awal menolak amandemen UUD 45 dan menolak Presiden dipilih 3 kali dan menolak dipilih oleh MPR dan juga menolak wacana Pilkada dipilih DPRD," kata Syarief saat dihubungi, Selasa (3/12).

Syarief Hasan. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Syarief menegaskan kembali komitmen Demokrat. Ia mengatakan Demokrat selalu mendukung penuh demokrasi dan juga kehendak rakyat Indonesia.

"PD sangat pro demokrasi yang merupakan hak dan kedaulatan rakyat," tegas Syarief.

Sementara Sekjen Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan sebagai partai yang pro demokrasi dan pro rakyat, pemilihan presiden hingga kepala daerah yang baik yakni dengan cara demokrasi langsung.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kediaman SBY. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Maka dari itu, Demokrat dengan menolak pemilihan presiden melalui MPR, menolak pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

"Karena hal tersebut merupakan pengkhianatan kepada kehendak rakyat yang memilih langsung presidennya. Karena masyarakat juga memiliki hak memilih secara langsung," kata Hinca.

Mengenai penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, Hinca menilai kekuasaan yang terlalu lama dapat menimbulkan abuse of power. Ia menilai dua periode masa jabatan presiden sudah sangat tepat.

"Belajar dari pengalaman sejarah bangsa kita, dua kali masa jabatan presiden adalah yang paling tepat dan dinilai cukup," tutur Hinca.

Sumber: kumparan.com 

Editor: suci.