HETANEWS

Sumut Wilayah Korupsi Tertinggi, Siantar-Simalungun Jadi Perhatian KPK

Wakil ketua KPK Saut Situmorang

Siantar, hetanews.com Wakil Ketua KPK, Saut Sitomorang, mengakui Provinsi Sumut termasuk wilayah tingkat korupsi tertinggi, khususnya di Pematangsiantar-Simalungun. KPK, kata Saut, sedang memperhatikan hal itu dan memastikan dapat mengusut kasus korupsi di daerah-daeah.

"KPK sudah memperhatikan itu, tapi mencari 2 alat bukti itu tidak gampang. Membawa orang ke depan pengadilan harus dengan dua bukti," kata Saut ditemui di Aula kampus Nommensen Pematangsiantar, (2/12/2019).

Wakil ketua KPK periode 2015-2019 ini mengingatkan, orang yang terindikasi pidana korupsi kasusnya sampai 18 tahun dapat diangkat ke permukaan. 

"Sampai kapan dia gak ketemu. Jangan lupa, tindak pidana itu 18 tahun. Jadi gak ketemu hari ini, tahun depan bisa ketemu. Jangan juga dia bangga dia bilang gak korupsi karena gak ketemu sama KPK. Kalau buktinya cukup, sampai 18 tahun kita bisa usut itu,"tegasnya.

"Jadi ini pesan penting ya, hari ini dia bisa enak-enak tapi nanti kalau sudah ada bukti, ada kerugian negera nah itu bisa," katanya menambahkan.

Pria bernama lengkap, Thony Saut Situmorang ini menambahkan, hukum tidak dibangun dari suka atau tidak suka atau dendam. Tapi kekuatan buktinya. 

"Jangan dituduh KPK tebang pilih. Jadi kalau cukup buktinya, KPK gak peduli siapapun," katanya.

Selain Provinsi Sumut yang tertinggi korupsi, Saut mengakui ada beberapa daerah di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Menurutnya, perubahan di Indonesian cukup lambat. Apalagi terkait korupsi. 

"Tapi kalau di kepala bangsa Indonesia masih korupsi, ini gak bakal hilang. Jadi nilai yang di kepalanya itu berbeda, bahwa mengambil yang bukan haknya itu masih dianggap wajar," ucapnya.

Untuk mencegah maraknya korupsi, KPK, jelas Saut, melakukan pencegahan dan penindakan. Dua hal itu yang selalu dikombinasikan. "Jadi kombinasi kedua itu. Penindakan dan pencegahan. Jadi KPK mencoba membalancing itu," jelasnya.

"Kalau bicara penindakan, kekuatannya adalah bukti itu. Kalau kita yang ada bukti saja bisa gagal di Pengadilan," jelasnya. 

Dia mengakui dalam satu tahun KPK hanya mengumpul ratusan kasus korupsi. Angka tersebut tergolong sangat kecil, dikarenakan jumlah tenaga yang dibutuhkan KPK terlampau sedikit. 

"Persoalannya adalah, kenapa kita hanya dapat ratusan kasus per tahun, makanya saya katakan kasihlah 2000 pegawai biar saya beresin Indonesia. Jadi maklum, dari 7 Ribu surat [laporan ke KPK] itu bisa diselesaikan berapa, itu masih di penindakan," jelasnya.

Dalam pencegahan, sambungnya, KPK sudah memiliki 8 fokus untuk mengantisipasi adanya korupsi. Diantaranya, perizinan, e budgeting, cara penyusunan anggaran dan pengawas internal. 

"Jadi kalau bicara penindakan, kita harus punya bukti. Kalau gak ada bukti, itu gak boleh. Jadi pada pengumpulan bukti itu yang perlu waktu, berapa kerugian negara, meski dihitung dulu kerugiannya, makanya lama kadang-kadang," pungkasnya.

Baca juga: Pdt DR Willem TP Simarmata Motivasi Kaum Milenial Saat Sosialisasi Empat Pilar di UHN Pematangsiantar

Penulis: gee. Editor: edo.