HETANEWS

DPR AS Peringatkan Trump Jangan Komplain

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menatap seekor kalkun yang dipamerkan untuk menandai perayaan hari “Thanksgiving”, di Taman Mawar Gedung Putih, Washington, Selasa (26/11/2019). ( Foto: AFP / SAUL LOEB )

Washington, D.C., hetanews.com - DPR Amerika Serikat (AS) memperingatkan Presiden Donald Trump, agar tidak komplain, jika menolak menghadiri sidang penyelidikan pemakzulan terhadapnya.

DPR AS telah mengundang Donald Trump untuk menghadiri sidang penyelidikan pemakzulan, pada 4 Desember 2019.

“Presiden dapat menghadiri (sidang penyelidikan pemakzulan, Red) atau berhenti mengeluh tentang prosesnya. Jika presiden hadir, dia dapat menanyai saksi,” kata Ketua Komite Kehakiman DPR AS, Jerrold Nadler, di Capitol Hill, Washington, Rabu (27/1/2019).

Menurut Jerrold Nadler, dia telah menulis surat undangan kepada Donald Trump untuk menghadiri sidang pada pekan pertama Desember 2019.

Hal itu, lanjut Jerrold Nadler, merupakan kesempatan bagi Donald Trump untuk menanyai para saksi yang akan diperiksa Komite Kehakiman, terkait dengan penyelidikan pemakzulan terhadapnya.

"Pada dasarnya, presiden memiliki pilihan untuk dibuat. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk diwakili dalam sidang pemakzulan. Saya berharap dia memilih untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, secara langsung atau melalui penasihat hukum, seperti yang dilakukan oleh presiden lain sebelumnya," ujar Jerrold Nadler.

Dalam suratnya kepada presiden, Jerrold Nadler menjelaskan bahwa sidang akan menjadi kesempatan untuk membahas dasar historis dan konstitusional untuk pemakzulan.

"Kami juga akan membahas apakah dugaan tindakan Anda menuntut DPR menggunakan wewenangnya untuk mengadopsi pasal-pasal impeachment," kata Jerrold Nadler.

Proses penyelidikan pemakzulan terhadap Donald Trump kini telah memasuki tahap penyidikan di Komite Kehakiman, setelah Komite Intelijen DPR AS menyelesaikan sidang terbuka untuk publik, pada pekan lalu.

DPR AS menggelar penyelidikan pemakzulan terhadap Donald Trump, terkait skandal pembicaraan telepon antara Donald Trump dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada Juli 2019.

Dalam pembicaraan tersebut, Donald Trump, meminta Volodymyr Zelensky, untuk membantu membuka penyelidikan terhadap Hunter Biden, putra dari mantan Wakil Presiden AS, Joe Biden, yang menjadi direksi salah satu perusahaan gas di Ukraina. Volodymyr Zelensky juga diminta menyelidiki keterkaitan Joe Biden dengan perusahaan tersebut.

DPR AS menuding Donald Trump telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi, karena Joe Biden merupakan salah satu calon presiden dari Partai Demokrat yang disebut-sebut akan menjadi lawan tangguh Donald Trump di Pemilihan Presiden AS Tahun 2020. 

Sumber: beritasatu.com

Editor: tom.