HETANEWS

Kemenag Beri Rekomendasi Agar Izin FPI Diperpanjang Lagi

FPI di aksi solidaritas muslim Rohingya

Jakarta, hetanews.com - Kementerian Agama telah mengeluarkan Rekomendasi Pendaftaran Ulang Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Front Pembela Islam (FPI). 

Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan menegaskan bahwa surat dikeluarkan karena FPI sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2019.

"Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019  sudah dipenuhi oleh FPI. Sehingga, kami keluarkan rekomendasi pendaftaran ulang SKT-nya," kata M Nur Kholis dalam keterangan pers Kemenag, Kamis, 28 November 2019.

Ada beberapa persyaratan yang diatur dalam PMA tersebut, antara lain, dokumen pendukung yang mencakup akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, NPWP, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan.

Kemudian, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan, dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

"Persyaratan tersebut sudah dipenuhi FPI, termasuk pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Surat pernyataan kesetiaan tersebut sudah dibuat FPI di atas meterai," tuturnya.

Nur Kholis menambahkan surat rekomendasi untuk FPI merupakan bentuk kepatuhan atas pelayanan publik. Menurutnya, setiap organisasi masyarakat yang setia pada NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945, mempunyai hak yang sama untuk berserikat dan berkumpul, termasuk juga menyampaikan pendapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Dengan begitu, maka kewajiban Kementerian Agama sebagai instansi pembina untuk merangkul, membina dan mengajak seluruh ormas agar bekerjasama ikut membangun bangsa.

"Jika ada pelanggaran hukum, maka serahkan ke aparat karena kita semua sama di mata hukum, tidak ada beda. Itulah kenapa pada klausul rekomendasi juga disebutkan bahwa jika ada penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, rekomendasi ini bisa dicabut sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Nur Kholis.

Sekjen menegaskan bahwa kewenangan Kementerian Agama hanya menerbitkan rekomendasi. Rekomendasi Kemenag merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh ormas jika akan memperpanjang SKT. 

"Rekomendasi Kemenag sudah diserahkan ke Kemendagri. Adapun penerbitan SKT, itu menjadi kewenangan mutlak Kementerian Dalam Negeri," tegasnya.
 

sumber: vivanews.com

Editor: sella.