HETANEWS

Cukupkah PP No. 77 Tahun 2019 Perangi Terorisme di Indonesia?

Aksi Terorisme di Jakarta (Getty Images/O.Siagian)

Jakarta, hetanews.com - Dari terbitnya PP soal pencegahan tindak terorisme, hingga resmi diangkatnya istri Umar Patek menjadi WNI. Simak wawancara DW dengan pengamat terorisme Stanislaus Riyanta terkait upaya pencegahan terorisme di Indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

Peraturan yang ditandatangani presiden pada tanggal 12 November 2019 ini menjelaskan langkah-langkah pencegahan tindak pidana terorisme seperti program kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.

Bagaimana pengamat terorisme dari Jurnal Intelijen, Stanislaus Riyanta, terkait penerbitan PP ini? Berikut wawancara DW Indonesia.

Deutsche Welle: Presiden Jokowi telah meneken PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Apakah menurut Anda PP ini mampu menjadi panduan pemerintah dalam memerangi terorisme?

Stanislaus Riyanta: Ini salah satu alat untuk mencegah terjadinya radikalisme di aparat. Pertemuan mereka dengan para napiter (narapidana terorisme) itu sangat intens, mulai dari penyidik, penjaga tahanan, penjaga lapas. Karena itu dikembangkan PP yang mengatur program kontraradikalisasi terhadap mereka. Ini supaya mereka ada benteng, tidak terpapar. Ini untuk menghindari, misalnya mereka yang seharusnya melakukan deradikalisasi malah jadi yang terpapar. Sudah ada beberapa kasus dari kepolisian yang terpapar, jadi ini adalah langkah untuk menghindari kasus itu bertambah lagi. Ini langkah yang maju sehingga program perang terhadap radikalisme itu semakin kuat.

Terobosan apa saja yang bisa dilakukan dalam memecahkan masalah terorisme dan radikalisme dari hulu hingga hilir?

Programnya ada dua. Pertama, mengubah paham radikal jadi tidak radikal. Orang yang sudah terpapar dimasukkan program agar ia tidak radikal lagi. Kedua, program kontraradikalisasi. Jadi bagaimana melawan paham radikal sehingga orang yang belum terpapar tidak akan terkena, jadi semacam benteng. Memang BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sudah melakukan itu, tetapi menurut saya kurang kuat karena tidak melibatkan masyarakat secara luas.

Masyarakat perlu dilibatkan karena mereka yang pertama kali kenali paham-paham radikal. Biasanya ketika orang berperilaku radikal yang pertama mengenal itu keluarganya atau masyarakat. Deteksi dini harus diajarkan kepada masyarakat agar mereka yang terpapar dapat ditangani sejak dini agar tidak mengarah ke terorisme. Di era kemarin, tanggung jawabnya ada di Menko Polhukam, sekarang langsung di Wapres.

Di Indonesia sendiri, sebenarnya apa hal utama yang menjadi motif tindakan terorisme dan radikalisme?

Ada dua kelompok besar, kelompok yang berkaitan dengan Al-Qaeda dan ISIS. Al-Qaeda ini yang dulu namaya al-Jama'a al-Islamiyya, sekarang mereka sedang konsoliasi menjadi sleeper cell dalam jumlah yang cukup banyak. Dari kelompok ISIS yang sekarang ada JAD, JAT, MIT, dan lain-lain.

Tujuan keduanya sebenarnya mendirikan negara khilafah, tujuan politik. Cara-cara yang mereka gunakan memang dengan kekerasan, tetapi mereka mengatasnamakan agama. Agama ini sebagai daya tarik. Sebenarnya kita harus lakukan assessment (penilaian) ketika ada orang terpapar paham radikal, apakah dia memang punya tujuan politik atau dia menjadi korban propaganda. Ini perlu ada penilaian lebih detil.

Indonesien Stanislaus Riyanta Blogger (Privat)

Pengamat terorisme, Stanislaus Riyanta.

Kriteria orang seperti apa yang kini mereka (teroris) incar dalam menyebarkan paham radikal?

Media sosial sekarang jadi alat penting untuk propaganda, cara paling efektif karena mereka bisa menyebarkan dan bisa dilihat oleh siapa pun. Berbeda dengan era dulu. Kalau al-Jama'a al-Islamiyya mereka tatap muka orang per orang, jadi waktunya cukup lama untuk meyakinkan orang untuk ikut kelompok mereka. Kalau sekarang cukup cepat, apalagi dengan fenomena di mana orang hanya menganggap kebenaran pada apa yang mereka sukai.

Saya kurang setuju dengan pendekatan-pendekatan ekonomi dan pendidikan tertentu. Sebagai contoh, ada orang yang cukup mampu tetapi terpapar paham radikal juga. Ada kasus petinggi di BP Batam dan mantan PNS Kementerian Keuangan yang juga terpapar paham radikal. Ini mematahkan asumsi bahwa orang dari kalangan ekonomi rendah mudah terpapar. Termasuk pendidikan, S2 saja juga ada yang terpapar.

Ini bukan masalah ekonomi atau pendidikan tapi mereka memang rentan. Lalu mereka melihat ada sesuatu yang menarik, ada ideologi yang membuat mereka tertarik, ya sudah masuk. Semakin gencar paparan ideologi yang masuk, kerentanannya cukup tinggi, tidak punya benteng, ya sudah, jadi itu.

Indonesien Islamistenführer Abu Bakar Bashi aus Haft entlassen (AP)

MENYELISIK LEBIH DALAM SOSOK ABU BAKAR BA'ASYIR

Berdarah Campuran Jawa - Arab

Memiliki nama lengkap Abu Bakar Ba'asyir bin Abu Bakar Abud, ia lahir di Jombang, Jawa timur pada tanggal 17 Agustus 1938. Di tahun ini usianya akan memasuki angka yang ke-81 tahun. Pada tahun 1959, Ia mendalami pendidikan agama sebagai santri di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Ia juga diketahui merupakan alumni Fakultas Dakwah Universitas Al-Irsyad, Solo, Jawa Tengah.

Abu Bakar Bashir Indonesien Anti Terror Jakarta Bali Bombe (AP)

MENYELISIK LEBIH DALAM SOSOK ABU BAKAR BA'ASYIR

Aktif di Berbagai Organisasi Islam

Abu Bakar Ba'asyir diketahui pernah menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Solo dan sekretaris Pemuda Al Irsyad, Solo. Ia juga penah menjabat sebagai pemimpin tertinggi organisasi Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) pada tahun 1961. Ia juga menjadi Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam sekaligus mendirikan dan memimpin Pondok Pesantren Al Mu'min pada tahun 1972 di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Indonesien Prozess Abu Bakar Bashir islamischer Kleriker (Reuters/D. Whiteside)

MENYELISIK LEBIH DALAM SOSOK ABU BAKAR BA'ASYIR

Pernah Tinggal di Malaysia

Pada masa Orde Baru, Ba'asyir vokal menyerukan penolakannya terhadap asas tunggal Pancasila. Pada tahun 1983 ia bersama rekannya, Abdullah Sungkar ditangkap karena dituduh menghasut orang untuk menolak Pancasila. 11 Februari 1985 mereka berdua melarikan diri ke Malaysia. Pada momen inilah Ba'asyir diduga membentuk gerakan islam radikal, Jamaah Islamiyah, yang menjalin hubungan dengan Al Qaida.

Bali Anschlag Autobombe (picture-alliance/dpa/dpaweb/C. Ison)

MENYELISIK LEBIH DALAM SOSOK ABU BAKAR BA'ASYIR

Terlibat dalam Peristiwa Bom Bali I

12 Oktober 2002, rentetan bom meledak di tiga tempat terpisah di Bali. Dua ledakan awal terjadi di Paddy's Irish Pub dan Sari Club yang berada di Kuta, sementara ledakan ketiga terjadi di dekat Konsulat Amerika Serikat di Denpasar. 202 orang diketahui tewas akibat kejadian ini. Abu Bakar Ba'asyir akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pelaku pemboman oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Indonesien Prozess Abu Bakar Bashir islamischer Kleriker (Reuters/D. Whiteside)

MENYELISIK LEBIH DALAM SOSOK ABU BAKAR BA'ASYIR

Mendanai Pelatihan Teroris di Aceh

Setelah bebas mendekam dari balik jeruji atas kasus Bom Bali I, pada tanggal 9 Agustus 2010 Abu Bakar Ba'asyir kembali ditangkap Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan mendirikan cabang organisasi terorisme Al Qaeda di Aceh. Pada 16 Juni 2011, Ba'asyir akhirnya divonis 15 tahun penjara setelah terbukti mendanai latihan teroris di Aceh dan mendukung adanya terorisme di Nusantara.

Indonesien Prozess Abu Bakar Bashir (Getty Images/U. Ifansasti)

MENYELISIK LEBIH DALAM SOSOK ABU BAKAR BA'ASYIR

Bebas Setelah Menjalani 2/3 Masa Hukuman

Presiden Joko Widodo putuskan untuk membebaskan Abu Bakar Ba'asyir dengan alasan pertimbangan kemanusiaan. Ia menunjuk Yusril Ihza Mahendra untuk mengurus proses pembebasan dalang pelaku Bom Bali 1 tersebut. Ia telah menjalani masa hukuman 9 tahun dari total hukuman 15 tahun penjara.

Indonesien Prozess Abu Bakar Bashir (picture-alliance/AP Photo/D. Alangkara)

MENYELISIK LEBIH DALAM SOSOK ABU BAKAR BA'ASYIR

Tetap Menolak Pancasila

Berdasarkan keterangan Yusril, Abu Bakar Ba'asyir enggan untuk menandatangani dua persyaratan terkait pembebasannya. Ia enggan menandatangani keterangan setia pada Pancasila dan keterangan tidak akan mengulangi perbuatannya. Alasannya, ia hanya setia terhadap Islam dan merasa tidak pernah melakukan tindak pidana terorisme.

Saat ini menjadi perbincangan bahwa definisi radikalisme dinilai banyak pihak tidak tepat sasaran, tanggapan Anda?

Harusnya definisi itu dipertegas. Saya membatasi radikalisme adalah orang yang mempunyai paham radikal yang menggunakan cara kekerasan untuk meraih tujuan. Biasanya tujuan mereka adalah tujuan politik. Karena mereka mempunyai tujuan seperti ingin menegakkan negara khilafah atau kalau di dalam kelompok-kelompok Papua separatis ingin memisahkan diri dari NKRI. Ini kan mereka punya tujuan/agenda politik.

Ada juga orang yang melakukan kekerasan tapi tidak punya tujuan politik, hanya ekonomi. Ini bukan radikal, ini kriminal. Biasanya kriminal kalau setelah melakukan kekerasan dan mendapatkan manfaat ekonomi, dia pergi menghilangkan jejak, tidak menampakkan diri. Kalau radikal, dia ekspos diri, sengaja pamer. Harus disepakati dulu oleh seluruh pemangku kepentingan supaya tidak terjadi konflik definisi. Saya setuju kalau radikal itu disebut saja anti-Pancasila, parameternya dia tidak setuju Pancasila, tidak setuju lima sila yang ada.

Apa yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah dalam melakukan langkah-langkah preventif terkait masalah terorisme maupun radikalisme?

BNPT perlu lebih maksimal lagi membangun ketahanan nasional, dalam arti masyarakat disadarkan akan bahaya radikalisme. Masyarakat diberi wake up alarm, ini loh sudah bahaya, segara lakukan deteksi dini. Jadi paling penting melibatkan masyarakat, BNPT tidak bisa sendirian menangani seperti ini.

Lalu bagaimana Anda melihat sikap pemerintah sejauh ini terhadap para pelaku tindak pidana terorisme? Yang terbaru, pemerintah telah mengangkat istri terpidana pelaku bom Bali Umar Patek sebagai WNI.

Harus tegas terhadap pelaku kejahatan luar biasa, namun pembinaan juga perlu. Bagi teroris yang sudah jalani hukuman dan mau membantu pemerintah privilege itu wajar. Pendekatan restorative justice, ini bagian dari upaya deradikalisasi.

Sumber: dw.com

 

 

 

 

 

 

Editor: tom.