Siantar, hetanews.com - Money politik dan rawan sengketa berdasarkan pengalaman pemilihan umum, Kota Pematangsiantar masuk dalam zona merah. Bawaslu RI menyebut hal itu dapat diminimalisir dan diantisipasi. 

Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar, mengatakan proses pengawasan dilakukan bukan pada hari ini saja. Melainkan dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada. 

Seperti Kota Pematangsiantar yang pernah mengalami sengketa pada Pilkada sebelumnya. 

"Proses pengawasan bukan pada hari ini saja. Kita punya pengalaman dari Pilkada sebelumnya. Kan, kita bisa melihat proses yang terjadi, kita bisa lihat ke proses Pilkada 2019 dapat mengenai politik uang, SARA atau mengenai potensi sengketa yang ada," katanya, Sabtu (23/11/2019) ditemui di aula kampus Nomensen Pematangsiantar.

Meski demikian, kata Fritz, pihaknya tidak dapat berdiam diri. Namun melihat apa potensi perbaikan yang perlu dilakukan. Misalnya, memberitahu hal-hal yang menyangkut sengketa bisa diberitahu langsung kepada calon atau parpol.

"Kita kasih tau dulu kepada para calon, partai politik, apa dokumen atau surat-surat yang mau dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga bisa diminimalkan," katanya.

Mengacu pada Pilkada Pematangsiantar tahun 2015, Fritz mengakui ada sengketa karena adanya keputusan dari PTUN. 

Melihat itu, kata dia, Bawaslu RI telah melakukan pertemuan dengan Mahkamah Agung [MA] untuk mengantisipasi potensi-potensi sengketa di Pilkada.

Terkait money politik atau politik uang, Fritz berujar  jika kedatangannya dalam diskusi publik, sekaligus mengajak generasi milenial untuk mau melaporkan kasus politik uang ke Bawaslu. 

"Kita mengajak kaum milenial apabila ditemukan politik uang, mau melaporkan ke Bawaslu, sehingga penegakan hukum Bawaslu bisa ditegakkan terutama politik uang," ucapnya.

Untuk diketahui, pernyataan terkait Kota Pematangsiantar masuk dalam zona merah Pilkada disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Sumut. Selain money politik, zona merah ini dilihat dari pengalaman dan potensi kecurangan.