HETANEWS

Uji Nyali Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Jakarta, hetanews.com - Upaya melemahkan KPK berarti melemahkan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini. Bisa jadi angka korupsi di Indonesia mulai menurun. Tapi bukan karena tindak korupsinya yang hilang,melainkan karena KPK nya yang jadi mandul dalam menangkap para koruptor. 

Hadirnya KPK di Indonesia sebagai lembaga anti korupsi,lahir karena ketidakmampuan kejaksaan dan kepolisian dalam menangkap para koruptor di masa itu. KPK independen dengan tidak adanya lembaga yang memberikan intervensi seharusnya menjadi peluang besar, agar upaya pemberantasan korupsi tidak disusupi kepentingan politik manapun.

Ditengah polemik revisi UU KPK yang melemahkan KPK, Presiden sempat memberikan harapan melalui statementnya yang akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK. Sayangnya wacana tersebut tak disukai oleh para elit politik. terutama partai pengusung.

Secara jelas kita dapat melihat,bahwa persoalan pelemahan KPK saat ini sejatinya adalah konflik elit vs massa. Dengan pembacaan kondisi tersebut,kita tahu bahwa isu Perppu KPK dini bukan hanya sekedar bicara memperjuangkan suatu proses hukum, namun juga pertarungan elit vs massa. Terbitnya Perppu KPK dapat menjadi simbol kemenangan massa untuk membebaskan Presiden dari belenggu elit partai politik.

Dan kini keberanian Presiden kita diUji. Momentum ini adalah Uji Nyali untuk Pak Jokowi. Mosi tidak percaya dari mahasiswa dan masyrakat harus segera ditangani. Rakyat kini sedang menuju ke corak modern dengan sikap rasional dan kritis. Apabila tindakan dan kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan aspirasi, masyrakat bukan hanya sekedar mempertanyakan, tapi juga meragukan kewenangan elit untuk memerintah. 

 Presiden Joko Widodo bahkan hingga kini belum juga memutuskan untuk menerbitkan atau tidak Perppu KPK. Dorongan dari berbagai pihak kian kencang,usai UU KPK baru disahkan pemerintah dan DPR. Jokowi terlihat ragu mengambil keputusan untuk terbitkan Perppu KPK. Lantaran masih ada jalur hukum lain yaitu Uji Materi atau Judical Review (JR). 

Pak Jokowi beralasan tidak menerbitkan Perppu KPK dengan alasan menghormati proses Uji Materi UU KPK yang tengah berjalan di MK. Secara prosedural proses di MK dan kebijakan Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK juga tidak berkaitan. 

Sebenarnya penerbitan Perppu KPK untuk mecabut UU KPK hasil revisi tidak harus bergantung pada hasil Uji Materi UU KPK di Mahkamah KOnstitusi. Karena jalurnya Presiden sebagai cabang kekuasaan eksekutif dengan Mahkamah Konstitusi cabang kekuasaan yudikatif tidak bersentuhan sama sekali dalam soal pembuatan Perppu KPK. 

Disini Pak Jokowi terlihat seperti tak bernyali untuk menerbitkan  Perppu KPK. 

Ditengah krisis legitimasi, keberanian Presiden untuk berpihak pada massa dengan menerbitkan Perppu KPK adalah sebuah Pilihan yang sangat Terbaik.  

Sumber: kompasiana.com

Editor: tom.