HETANEWS

Polda Papua Waspadai 8 Titik Rawan Jelang Ulang Tahun OPM

Mahasiswa Papua dari Jakarta, Tangerang dan Bogor menggelar unjuk rasa di depan istana presiden, Kamis, 22 Agustus 2019. (Foto: VOA / Fathiyah)

Jakarta, hetanews.com - Meski peringatan ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) setiap 1 Desember merupakan kegiatan rutin, namun Kepolisian Daerah Papua (Polda) Papua tetap waspada karena tidak mau kecolongan.

 Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw menjelaskan pihaknya akan menciptakan situasi kondusif dan membangun komunikasi dengan semua pihak terkait untuk menghindari bentrokan, hal ini disampaikannya kepada VOA yang menemuinya sebelum rapat kerja antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis dan semua Kepala Polda di Indonesia yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/11),

Langkah preventif tersebut, lanjut Paulus, juga bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan Tentara Nasional Indonesia. Setelah semua upaya cipta kondisi dilakukan baru pihaknya menyiapkan pasukan.

Paulus menambahkan ada delapan titik rawan yang akan mendapat perhatian serius dalam proses pengamanan menjelang peringatan ulang tahun OPM pada 1 Desember mendatang.

"Beberapa daerah yang menjadi atensi kami itu Jayapura karena ibu kota provinsi, Sentani (bandara), kemudian Timika, kemudian Wamena yang kejadian kemarin (kerusuhan), lalu beberapa daerah yang di luar itu, Nabire, Intan Jaya yang kemarin sempat ada konflik sedikit. Juga daerah pedalaman, pegunungan, seperti Puncak Jaya, kemudian Tolikara, juga Yahukimo," kata Paulus.

Karena itu, menurut Paulus, pihaknya akan menerjunkan kekuatan penuh untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk bantuan lima ribu personel Brimob dari 14 Polda yang diperbantukan sejak kerusuhan melanda Jayapura dan Wamena beberapa waktu lalu. Sehingga total pasukan pengamanan menjelang peringatan ulang tahun OPM sekitar 17 ribu personel.

Paulus menegaskan OPM akan terus berusaha memanfaatkan momentum 1 Desember buat memicu kerusuhan sebagai bagian dari upaya membentuk opini ke masyarakat internasional bahwa ada sekelompok masyarakat Papua yang merayakan kemerdekaan Papua tapi aksi tersebut dihadang oleh petugas.

Dia telah mengimbau kepada para aktivis OPM untuk tidak melakukan tindakan anarkis pada 1 Desember , dan menyerukan untuk menggelar doa bersama dan ibadah terbatas di kelompok mereka saja.

Paulus kembali memperingatkan para pendukung OPM untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Kejra pada 1 Desember. Paulus menegaskan akan menangkap siapa saja pengibar Bintang Kejora dan menyita bendera tersebut. Alasannya, pengibaran Bintang Kejora merupakan upaya menyatakan ada negara berdaulat bernama Papua Barat di dalam wilayah Indonesia dan hal itu tidak dapat dibenarkan.

Rencana strategis jangka panjang dalam menghadapi gerakan Papua merdeka, Paulus menyatakan akan mengajak bicara dan bertukar pikiran para aktivis dan pendukung OPM. Setelah itu baru membahas hasil tukar pandangan dengan para pendukung OPM tersebut kepada pemerintah daerah dan pusat.

Mahasiswa Papua dari Jakarta, Tangerang dan Bogor menggelar unjuk rasa di depan istana presiden, Kamis, 22 Agustus 2019. (Foto: VOA/Fathiyah)

Menurut Adriana Elisabeth, Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pemerintah harus dapat membebaskan antara kebebasan berekspresi dengan muatan-muatan untuk merdeka. Meski begitu, dia mengakui sulit untuk membedakan.

Dia menambahkan suara untuk merdeka dari sebagian warga Papua tersebut selalu berulang karena ada persoalan yang masih mengganjal dan belum diselesaikan.

“Kenapa tidak coba dijawab akar persoalannya ketimbang ekspresinya itu sendiri yang memang dari segi peraturan mungkin itu dianggap sebagai bentuk makar. Tapi makna dari ekspresi itu yang menurut saya yang harus juga coba diselesaikan," jelas Adriana.

Adriana menyarankan agar pemerintah menjawab persoalan-persoalan tersebut dengan menyentuh langsung kepada akar dari masalah itu. Kalau hanya fokus pada simbol separatis OPM, konflik papua tidak akan pernah selesai seperti penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua yang tidak kunjung ada, merasa masih didiskriminasi.

Sumber: voaindonesia.com

Editor: tom.