HETANEWS

Roy Suryo Nilai Larangan Etnis China Miliki Tanah di Yogya Sudah Tepat

Jakarta, hetanews.com - Mantan anggota DPR yang ikut mengawal UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (KDIY), Roy Suryo, menilai aturan WNI keturunan China tidak boleh memiliki tanah di Yogyakarta sudah tepat. Ia mengaku heran dengan mahasiswa Fakultas Hukum UGM Felix Juanardo Winata yang menggugat aturan itu.

UU KDIY disahkan pada Agustus 2012. Salah satu yang mengawal dan mengusung UU ini adalah anggota DPR dari Dapil Yogyakarta, Roy Suryo.

Roy sangat tidak setuju dengan materi gugatan Felix. Menurut Roy Suryo, larangan etsnis China menguasai tanah di Yogyakarta memiliki sejarah panjang dan punya tujuan khusus.
 

"Instruksi tersebut untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah, keistimewaan DIY, menjaga kebudayaan dan keberadaan Kasultanan Yogyakarta keseimbangan pembangunan masa depan DIY, dan demi pembangunan masa depan DIY," kata Roy Suryo saat dihubungi detikcom, Rabu (20/11/2019).

Larangan itu tertuang dalam Instruksi Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Seorang WNI Nonpribumi. Menurut Roy, aturan ini sudah sangat tepat.

"Selaku warga asli Yogya dan 10 tahun menjadi wakil rakyat dari DIY, saya sangat mendukung apa yang dulu diputus oleh Bapak Cokro Hendro Mukti (hakim PN Kota Yogyakarta) tersebut karena memang sesuai Instruksi Wagub DIY Nomor K.898/I/A/1975 sudah sangat tepat," ujar Roy.

"Simple saja, kalau tinggal di Yogya maka memang harus nJawani untuk bisa mengerti segala aturan yang berlaku di Ngayogyakarta Hadiningrat ini. Kalau mereka tidak juga mau mengerti maka kadang-kadang malah disebut oleh warga sini dengan sebutan 'durung dadi uwong' alias belum benar-benar bisa memahami (kehidupan) manusia," sambung mantan legislator selama 2 periode itu.

Selain soal aturan tanah, keistimewaan lain banyak ditemui di Yogyakarta. Roy Suryo mencontohkan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo (kini Ketua BKKBN) melarang minimarket frenchise nasional sepanjang tidak bekerjasama dengan penduduk lokal.

"Dengan kasus ini saya juga menyentil para wakil rakyat DIY sekarang untuk 'bangun' dan bela Keistimewaan Yogya. Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak mengerti unggah-ungguh ini merusak Keistimewaan DIY. 'Jogja ojo di dol', Jogja jangan dijual kata masyarakat," cetus Roy.

Dalam gugatannya, sedikitnya, Felix mengajukan batu uji:

1. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

2. Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum.

3. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif itu.

"Merupakan suatu perlakukan diskriminatif atas dasar ras dan suku terhadap WNI berketurunan Tionghoa karena tidak dimungkinkan untuk menguasai hak milik atas tanah di wilayah DIY," ujar Felix.

sumber: detik.com

Editor: sella.