HETANEWS

Kemendagri: Pilkada Langsung Banyak Membuka Peluang Korup

Dok.MI Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar

Jakarta, hetanews.com - PLT Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menjelaskan, Kemendagri mendorong pelaksanaan Pilkada untuk dikaji melalui riset.

"Kami di Kemendagri terutama Pak Menteri betul-betul mengingat Pilkada ini dilakukan by riset, sejauh mana keefektifannya selama ini, tentu risetnya dilakukan dengan metodologi yang empiris dan melibatkan peneliti-peneliti yang berintegritas," kata Bahtiar di Jakarta, hari ini.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menjelaskan, Kemendagri mendorong pelaksanaan Pilkada untuk dikaji melalui riset.

"Kami di Kemendagri terutama Pak Menteri betul-betul mengingat Pilkada ini dilakukan by riset, sejauh mana keefektifannya selama ini, tentu risetnya dilakukan dengan metodologi yang empiris dan melibatkan peneliti-peneliti yang berintegritas," kata Bahtiar di Jakarta, hari ini.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menjelaskan, Kemendagri mendorong pelaksanaan Pilkada untuk dikaji melalui riset.

"Kami di Kemendagri terutama Pak Menteri betul-betul mengingat Pilkada ini dilakukan by riset, sejauh mana keefektifannya selama ini, tentu risetnya dilakukan dengan metodologi yang empiris dan melibatkan peneliti-peneliti yang berintegritas," kata Bahtiar di Jakarta, hari

ini.

Meskipun persoalan tersebut membuka wacana untuk kembali ke Pilkada tidak langsung, ia juga memberi catatan.

"Kalau kembali DPRD, jangan juga terjadi persekongkolan," tegasnya.

Ia mengusulkan ada mekanisme untuk menekan persekongkolan yang menjadi momok dalam Pilkada tidak langsung.

"Ada mekanisme misalnya DPRD masih membuka ruang orang diluar partai juga bisa masuk" lanjutnya.

Kredibilitas diperlukan agar anggota DPRD tidak mengulang kejadian masa lampau. Selain itu, Pilkada langsung juga tak patut jika mengandalkan uang untuk membeli suara.

"Jangan juga 40 orang itu bersekongkol saja kerjanya, seperti zaman dulu. Tapi jangan juga parah seperti sekarang semua orang disogok," tambahnya.

Menurutnya, semua pihak harus terbuka dalam menyikapi polemik Pilkada langsung dan Pilkada tidak langsung. Intinya, baik sistem politik yang korup harus dihindarkan dari kedua sistem Pilkada tersebut.

"Harus kita hentikan sistem politik yang korup ini. Caranya apa? Ya mari kita diskusikan," pungkasnya.

Sumber: mediaindonesia.com

Editor: tom.